Singgung Uang Pecahan Rp 50 Ribu, DPR Minta Pemerintah Setop Proyek Ratusan Vila di Pulau Padar Komodo
Pulau Padar Komodo. (Instagram@laucj004)
MerahPutih.com - Aksi penolakan rencana pembangunan ratusan vila di wilayah Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya datang dari warga sekitar.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah menghentikan megaproyek itu karena dinilai mengancam kelestarian alam dan daya tarik utama wisata Labuan Bajo.
“Jika di Pulau Padar dibangun proyek pariwisata yang merusak keindahan alam, maka proyek itu harus dihentikan. Jangan sampai karena alasan ekonomi, justru kita mengorbankan pesona alam yang menjadi daya tarik utamanya,” kata Kaisar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/8).
Baca juga:
Kaisar mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya proyek itu mencakup pembangunan 619 unit fasilitas, terdiri dari 448 vila serta berbagai sarana lain seperti restoran, gym, spa, kapela pernikahan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Menurut Kaisar, skala pembangunan ini akan mengubah lanskap alami Pulau Padar yang selama ini dikenal sebagai ikon wisata NTT yang telah diabadikan pada pecahan uang Rp 50.000 edisi 2016
“Bayangkan jika keindahan itu tergantikan oleh ratusan vila dan bangunan lain. Keaslian alam akan hilang, dan potensi pariwisata justru akan mati,” ujarnya.
Baca juga:
Rencana Pembangunan 600 Vila di Pulau Padar Komodo, Menhut Tunggu Aprisal UNESCO
Kaisar juga mengingatkan Pulau Padar menjadi habitat penting komodo. Pembangunan masif dikhawatirkan akan mengusir satwa purba endemik itu dari lingkungannya.
“Ekosistem komodo yang selama ini terjaga akan terancam jika pembangunan ini tetap dipaksakan. Begitu habitat mereka terganggu, kita berisiko kehilangan komodo dari Pulau Padar,” tandas legislator Senayan itu. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kemenag Samakan Antrean Haji Nasional, DPR Pastikan Daerah yang Kuotanya Turun Akan Kembali Normal
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional