Sindir Blusukan Risma, PKS: Menteri Skala Kebijakannya Nasional Bukan Hanya Jakarta


Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi. Foto: jakarta.pks.id
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menyindir aksi blusukan yang kerap dilakukan Menteri Sosial, Tri Rismaharini beberapa waktu belakangan ini
Menurut Suhaimi, Risma seharusnya jangan hanya fokus mengatasi gelandangan di ibu kota. Pasalnya jabatan menteri ruang lingkupnya nasional bukan saja Jakarta. Untuk itu, Risma perlu terjun ke daerah lain menyelesaikan masalah tersebut.
Baca Juga
Fahri Hamzah: Bu Risma, Kemiskinan Bukan Hanya Ada di Jakarta
"Bu Risma, menteri skala kebijakannya tingkat nasional," ujar Suhaimi saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Kamis (7/1).
Suhaimi pun mengingatkan, Menteri Risma untuk berkoordinasi dengan Dinsos jika ingin blusukan ke suatu tempat. Jangan hanya memantau keberadaan tunawisma pihak Kemensos saja.
"Hal-hal yang sifatnya daerah cukup diserahkan ke dinas sosial," ungkap Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI ini.

Ia pun menyakini, bila Dinas Sosial (Dinsos) DKI mau bekerja bersama Kemensos RI dalam menuntaskan persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kerap berkeliaran di Jakarta.
"Tinggal bu menteri koordinasikan dengan Dinsos DKI," tutup anggota DPRD Dapil Jakarta Timur ini.
Seperti diketahui, Menteri Sosial, Tri Rismaharini melakukan aksi blusukan ke berbagai lokasi untuk mengatasi persoalan PMKS.
Pertama Risma blusukan ke bantaran Kali Ciliwung yang berada di kolong jembatan Menteng atau tepat di belakang Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat.
Aksi itu karena ada sejumlah tunawisma yang mendiami lokasi tersebut. Risma pun meminta mereka yang mayoritas bekerja sebagai pemulung untuk pindah ke Balai Karya yang disiapkan Kemensos.
Lalu pada Rabu (30/12), Risma blusukan lagi menemui sekelompok warga yang tinggal di bawah tol Gedong Panjang, Pluit, Jakarta Utara.
Taranyar bekas Wali Kota Surabaya itu kembali blusukan ke wilayah Thamrin, Jakarta. Risma menemukan gelandangan dan langsung diajak ke rumah penampungan. (Asp)
Baca Juga
Pasca Disidak Risma, Tunawisma di Sudirman-Thamrin Dicari Anak Buah Anies
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
