Sindir Blusukan Risma, PKS: Menteri Skala Kebijakannya Nasional Bukan Hanya Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 Januari 2021
Sindir Blusukan Risma, PKS: Menteri Skala Kebijakannya Nasional Bukan Hanya Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi. Foto: jakarta.pks.id

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menyindir aksi blusukan yang kerap dilakukan Menteri Sosial, Tri Rismaharini beberapa waktu belakangan ini

Menurut Suhaimi, Risma seharusnya jangan hanya fokus mengatasi gelandangan di ibu kota. Pasalnya jabatan menteri ruang lingkupnya nasional bukan saja Jakarta. Untuk itu, Risma perlu terjun ke daerah lain menyelesaikan masalah tersebut.

Baca Juga

Fahri Hamzah: Bu Risma, Kemiskinan Bukan Hanya Ada di Jakarta

"Bu Risma, menteri skala kebijakannya tingkat nasional," ujar Suhaimi saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Kamis (7/1).

Suhaimi pun mengingatkan, Menteri Risma untuk berkoordinasi dengan Dinsos jika ingin blusukan ke suatu tempat. Jangan hanya memantau keberadaan tunawisma pihak Kemensos saja.

"Hal-hal yang sifatnya daerah cukup diserahkan ke dinas sosial," ungkap Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI ini.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ia pun menyakini, bila Dinas Sosial (Dinsos) DKI mau bekerja bersama Kemensos RI dalam menuntaskan persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kerap berkeliaran di Jakarta.

"Tinggal bu menteri koordinasikan dengan Dinsos DKI," tutup anggota DPRD Dapil Jakarta Timur ini.

Seperti diketahui, Menteri Sosial, Tri Rismaharini melakukan aksi blusukan ke berbagai lokasi untuk mengatasi persoalan PMKS.

Pertama Risma blusukan ke bantaran Kali Ciliwung yang berada di kolong jembatan Menteng atau tepat di belakang Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat.

Aksi itu karena ada sejumlah tunawisma yang mendiami lokasi tersebut. Risma pun meminta mereka yang mayoritas bekerja sebagai pemulung untuk pindah ke Balai Karya yang disiapkan Kemensos.

Lalu pada Rabu (30/12), Risma blusukan lagi menemui sekelompok warga yang tinggal di bawah tol Gedong Panjang, Pluit, Jakarta Utara.

Taranyar bekas Wali Kota Surabaya itu kembali blusukan ke wilayah Thamrin, Jakarta. Risma menemukan gelandangan dan langsung diajak ke rumah penampungan. (Asp)

Baca Juga

Pasca Disidak Risma, Tunawisma di Sudirman-Thamrin Dicari Anak Buah Anies

#DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Tri Rismaharini
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan