Andika Pratama
MerahPutih.com - Jelang penghujung tahun 2017, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari mengaku memiliki beberapa cacatan penting.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini menyoroti dari persoalan legislasi Undang-Undang (UU), TNI, perbatasan negara, persoalan luar negeri, hingga kasus-kasus dikancah Internasional.
“Selama tahun 2017 ini, sebagai Ketua Komisi I DPR ada satu kebanggaan tersendiri yaitu kita memiliki kekompakan dan kebersamaan yang kuat bersama seluruh anggota DPR Komisi 1. Hanya, memang di 2017 ada yang kurang yaitu persoalan draf UU Penyiaran yang dari awal Februari 2017 hingga sekarang masih di Baleg (Badan Legislasi) DPR, belum selesai proses harmonisasi. Kita akan kirimkan surat kepada pimpinan DPR, agar draf yang sudah hampir 1 tahun ini bisa segera dibahas lebih lanjut,” ujar Kharis dalam siaran pers yang diterima MerahPutih.com, Selasa (11/12).
Pria yang memiliki hobi bersepeda ini juga menyoroti persoalan perbatasan antara negara Indonesia dengan tetangga negaranya, seperti Malaysia.
“Kita (Komisi I DPR) juga telah melihat langsung titik perbatasan antar negara di tengah laut, dengan melihat langsung koordinat batas Indonesia dan Singapura. Bahkan saat ini, masih ada 4000 pulau yang belum kita berikan nama agar tak diambil atau diakui oleh negara lain,” tandas Kharis.
Tak hanya itu, Politisi dari Dapil Jawa Tengah V ini juga menyoroti persoalan masih kurangnya rumah dinas untuk anggota TNI. Saat ini jumlah TNI mencapai 500 ribu personil lebih, sedangkan rumah dinas mereka hanya mencapai 200 ribu.
“Ini juga menjadi sorotan kita. Kita harapkan kepada Panglima TNI yang baru ini dapat memberikan solusi. Apalagi kita banyak menerima aduan dari masyarakat soal sengketa tanah yang diklaim milik TNI. Hal itu harus segera terselesaikan,” ungkap Kharis.
Lebih lanjut kata Kharis, salah satu solusi terbaik untuk rumah dinas TNI adalah rumah susun. ”Karena tanah yang tersedia memang belum mencukupi,” imbuhnya.
Sedangkan untuk kasus Internasional, dirinya juga menyindir sikap Presiden AS (Amerika Serikat) Donald Trump yang mengklaim secara sepihak bahwa Yerussalem adalah ibukota Israel.
“Yang jelas, seluruh dunia mengecam hal tersebut. Dan secara lansung dan terang terangan dia membuat berantakan upaya perdamaian dunia yang sudah diperjuangkan sekian puluh tahun. Kita di DPR juga sudah lakukan interupsi. Trump harus mencabut statemenya,” pungkas Kharis. (Pon)
