Simak Aturan Tentang Jastip yang Perlu Kamu Cermati

MENEMUKAN barang menarik saat berselancar di internet dan kamu sangat ingin memilikinya. Namun, ketika melihat lokasi toko atau penjual, ternyata hanya tersedia di negara tertentu atau luar negeri. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Peluang inilah yang dilihat para pegiat usaha jasa penitipan (jastip).

Biasanya dilakukan oleh para traveler, adalah jasa yang ditawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan suatu barang namun tidak punya waktu untuk membelinya secara langsung. Umumnya lebih banyak dimanfaatkan untuk membeli barang dari luar negeri.

Baca juga:

Jastip, Cara Traveler Mendapatkan Uang dari Jalan-Jalan

Barangkali selama ini jastip memberikan solusi jitu bagi orang-orang yang ingin mendapatkan suatu barang, namun tidak bisa membelinya langsung ke toko tempat barang itu di jual. Belakangan ini, jastip lebih populer digunakan untuk membeli barang dari luar negeri. Hal ini jelas membuka ladang bisnis tersendiri untuk mereka yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.

Barang yang dititipkan melalui jastip sangat beragam, mulai dari pakaian, tas, sepatu, telepon selular, cendramata atau suvenir. Tidak sedikit jastip yang mendapatkan pesanan barang-barang branded. Lalu bagaimana proses pembawaan barang dari luar negeri masuk ke Indonesia?

Selama ini, para pegiat usaha jastip menjadikan barang titipan tersebut sebagai barang bawaan pribadi mereka. Alhasil mereka tidak akan dikenakan bea cukai maupun pajak yang berkaitan dengan barang impor dari luar negeri. Ada pula yang menggunakan jasa pihak ketiga (kurir) untuk membawakan barang titipan itu sampai ke pemesan. Lantas, bagaimana dengan aturan terbaru jastip?

Belakangan ini pemerintah mulai sadar akan pergerakan bidang jasa titip ini. Akhirnya lewat instansi terkait, pemerintah mengeluarkan sebuah aturan baru bagi jastip. Melansir lama Airpaz. berikut adalah empat hal yang perlu kamu cermati.

1. Ada Hukum yang Mengatur

Aturan terbaru seputar jastip ini dikeluarkan berdasarkan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua dasar hukum yang digunakan, yaitu Undang-Undang no. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan PMK 203/PMK.04/2017 yang mengatur ekspor dan impor barang yang dibawa penumpang.

2. Barang Jastip Tidak Termasuk Barang Pribadi

Barang pribadi adalah barang yang dibawa ke Indonesia dan barang yang dibeli untuk keperluan pribadi. Sementara barang titipan (jastip) digolongkan bukan barang pribadi. Tentunya pihak bea cukai memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan mana yang barang pribadi dan mana yang merupakan barang dagangan atau titipan.

Baca juga:

Traveling Sambil Bisnis, Ini Tips Memulai Usaha Jastip Bagi Pemula

3. Kelengkapan Dokumen

Aturan terbaru menegaskan bahwa barang jastip merupakan bukan barang pribadi, melainkan barang dagangan. Oleh sebab itu, pemilik jasa harus melampirkan dokumen PIBK – BC. 21 untuk dapat membawa barang tersebut masuk ke Indonesia.

4. Dikenakan Tarif Pajak

Tidak hanya harus melampirkan dokumen khusus, barang jastip juga akan dikenakan tarif pajak yaitu PPH dan PPN. Selain itu, barang jastip juga akan dikenakan tarif BM sesuai dengan ketentuan BTKI 2017.

Apabila melihat fakta-fakta di atas, maka sebetulnya aturan ini merupakan upaya penertiban barang luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui jastip. Tentunya penertiban ini dapat memberikan dampak positif bagi pemasukan negara dari sisi penerapan bea cukai.

Aturan ini juga tidak melarang bagi kamu yang ingin menjalankan jasa titip barang tersebut. Namun penting untuk kamu ketahui bahwa setiap barang yang dibawa melalui jastip akan ada pajak tersendiri. (Lgi)

Baca juga:

Rekomendasi Bisnis dengan Modal Minim yang Bisa Dicoba Milenial di 2020