Sikapi Isu Rohingya, Berikut Analisis GP Ansor

MerahPutih.com - Gerakan Pemuda Ansor mengimbau masyarakat muslim Indonesia untuk hati-hati menyikapi krisis kemanusiaan yang dialami komunitas muslim Rohingya di Myanmar karena ada indikasi 'pemelintiran' isu berlatar geoekonomi tersebut ke sentimen agama yang bisa memicu radikalisme.

"Dalam kaitan isu kemanusiaan tersebut, tentu GP Ansor sangat marah bahwa ada manusia yang sangat kejam terhadap manusia yang lain. Namun, yang perlu digarisbawahi, kita, muslim Indonesia tidak boleh salah dalam melihat atas apa yang sebenarnya terjadi di Rohingya," kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas di Tulungagung, Minggu (3/9).

Yaqut yang juga anggota Komisi III DPR RI yang membidangi komisi pertahanan dan keamanan tersebut menyatakan, saat ini ada beberapa pihak yang berusaha 'menggoreng' dan 'memelintir' seolah-olah isu Rohingya semata-mata masalah agama.

"Tidak seperti itu sebenarnya, menurut kajian kami. Jadi, GP Ansor ini sudah melakukan kajian yang serius atas apa yang terjadi di Rohingya," katanya.

Menurut catatan GP Ansor yang sudah melakukan kajian atas krisis Rohingya selama bertahun-tahun, konflik di negara bagian Rakhine, Myanmar yang berbatasan langsung dengan Banglades di Asia Selatan tersebut telah tiga kali meletus, yakni mulai 2013, 2016, dan terakhir pecah lagi pada akhir Agustus 2017.

Hasil dari kajian GP Ansor, kata Yaqut, isu Rohingya bukanlah murni persoalan berlatar agama, tetapi berkelindan variabel pemicu dengan faktor dominan masalah ekonomi, terutama potensi tambang minyak dan gas yang sangat masif.

"Jadi, bukan hanya persoalan yang terkait dengan keagamaan. Itu hanya cover (permukaan) saja menurut kajian kami," katanya.

Besarnya potensi tambang minyak dan gas bumi di negara bagian Rakhine yang didiami sebagian besar komunitas muslim Rohingya itulah yang kemudian menarik minat banyak perusahaan multinasional mulai dari Inggris, Perancis, Malaysia, Brunai, China, Rusia serta sejumlah negara minyak lain untuk saling berebut.

"Banyak sekali negara yang terlibat di sana. Jadi, analisis kami, konflik Rohingya ini lebih terkait perebutan resources, bukan melulu sentimen agama," katanya.

Selain faktor perebutan sumber daya alam oleh banyak perusahaan multinasional bidang tambang minyak bumi dan gas alam itu masih diperburuk oleh fakta politik dalam negeri Myanmar yang belum sempurna melakukan transisi demokrasi, yakni dari penguasaan junta militer ke pemerintahan sipil di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi. (*)

Sumber: ANTARA