Sidang Paripurna DPR bahas RAPBN Tahun 2025 dan Nota Keuangannya

Didik SetiawanDidik Setiawan - Jumat, 16 Agustus 2024
Sidang Paripurna DPR bahas RAPBN Tahun 2025 dan Nota Keuangannya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti (kanan) dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sidang Paripurna DPR dilaksanakan setiap tahunnya ini, termasuk bagian dari rangkaian jelang HUT RI ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. SidangParipurna DPR dihadiri oleh seluruh lembaga negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden RI.

Presiden Jokowi menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Presiden melanjutkan, RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.(MP/Didik Setiawan).

#RAPBN 2025 #Sidang Paripurna DPR #Anggaran APBN #RAPBN
Ditulis Oleh

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
DPR Puji Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Anggaran, Bukti Semangat Kuat untuk Target 2027
Presiden di Rapat Paripurna DPR RI bisa memberikan kepastian kepada pasar bahwa kebijakan pemerintah berada di jalur yang tepat.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
DPR Puji Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Anggaran, Bukti Semangat Kuat untuk Target 2027
Indonesia
Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI
Kehadiran Prabowo secara langsung dinilai menunjukkan komitmen Presiden terhadap perencanaan ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI
Indonesia
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Indonesia
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR menilai langkah Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 menunjukkan APBN akan jadi instrumen utama kebijakan pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Okupansi Hotel Anjlok, Program Efisiensi Diminta Dihentikan
Pajak perhotelan menempati posisi kedua hingga ketiga sebagai penyumbang pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 April 2026
Okupansi Hotel Anjlok, Program Efisiensi Diminta Dihentikan
Indonesia
BGN Luruskan Isu Kaos Kaki hingga Laptop, Tegaskan Pengadaan Sesuai Kebutuhan
Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan isu pengadaan MBG. Laptop hanya 5.000 unit dan alat makan tidak mencapai triliunan rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
BGN Luruskan Isu Kaos Kaki hingga Laptop, Tegaskan Pengadaan Sesuai Kebutuhan
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
pembatasan belanja pegawai ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
Indonesia
Harga Minyak Dunia Menggila, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pasang Badan Pastikan APBN 2026 Kebal Guncangan Global
Menanggapi isu harga minyak dunia yang berpotensi menyentuh level 150 dolar AS per barel, Menteri Keuangan menilai kondisi tersebut tidak akan bertahan lama.
Angga Yudha Pratama - Senin, 16 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Menggila, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pasang Badan Pastikan APBN 2026 Kebal Guncangan Global
Indonesia
MBG Berpotensi Kena 'Sunat' Buntut Harga Minyak Dunia Meroket, Pemerintah Diminta Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
Langkah ini selaras dengan sorotan lembaga internasional seperti Fitch Ratings dan Moody’s
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Maret 2026
MBG Berpotensi Kena 'Sunat' Buntut Harga Minyak Dunia Meroket, Pemerintah Diminta Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
Bagikan