DPR Puji Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Anggaran, Bukti Semangat Kuat untuk Target 2027

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
DPR Puji Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Anggaran, Bukti Semangat Kuat untuk Target 2027

Pidato Presiden Prabowo Subianto Penyampaian KEM PPKF RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung pidato kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) menunjukkan optimisme pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi.

"Ini menunjukkan ada optimisme dan semangat yang sangat kuat yang disampaikan pemerintah terhadap capaian atau target yang ingin diwujudkan pada 2027," kata Kamrussamad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Dia menilai kehadiran Presiden di Rapat Paripurna DPR RI bisa memberikan kepastian kepada pasar bahwa kebijakan pemerintah berada di jalur yang tepat. "Ini merupakan tugas para stakeholder di industri keuangan untuk meyakinkan pasar bahwa arah kebijakan pemerintah, termasuk otoritas fiskal, itu on the right track, berada di jalan yang tepat. Ini menjadi perwujudan amanat konstitusi Pasal 33 yang ingin diwujudkan Presiden Prabowo," kata dia.

Dia mengatakan pidato Presiden mengenai kebijakan keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI merupakan tradisi baru karena sebelumnya pidato tersebut disampaikan pemerintah diwakili menteri keuangan. "Di dalam tata tertib DPR RI, memang selalu disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia yang diwakili menteri keuangan," tegasnya

Baca juga:

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tentang KEM PPKF RAPBN 2027



Dia meyakini pidato Kepala Negara bisa menjawab pertanyaan publik, baik nasional maupun global, perihal kondisi perekonomian Indonesia sehingga memberikan dorongan keyakinan bagi pasar.

"Karena pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai apabila bauran kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, industri keuangan, dan dunia usaha itu berada dalam frame yang sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun depan," ucapnya.(knu)

Baca juga:

Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI



#Presiden Prabowo #DPR RI #RAPBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Sugiono, Arrmanatha Nasir hingga Sekjen Golkar Tiba di Istana Negara, Bersiap Dilantik Presiden Prabowo
Dari informasi yang beredar, Sugiono akan dilantik menjadi Menko PMK. Sementara itu, Arrmanatha akan mengisi pos Menlu yang ditinggalkan Sugiono.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Sugiono, Arrmanatha Nasir hingga Sekjen Golkar Tiba di Istana Negara, Bersiap Dilantik Presiden Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bekukan DPR karena Tunda Pengesahan RUU Perampasan Aset
Isi video terdapat cuplikan wawancara Mahfud MD yang membahas isi serta kelemahan RUU Perampasan Aset.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bekukan DPR karena Tunda Pengesahan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo Pimpin Upacara Militer di Lubang Buaya
Prabowo tampak mengenakan setelan jas berkelir abu-abu lengkap dengan peci.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo Pimpin Upacara Militer di Lubang Buaya
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Bagikan