Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI

Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI pada hari ini untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyatakan kehadiran Presiden dalam forum tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian langsung terhadap kondisi dan arah pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini sesuatu yang bagus, kami menyambut positif. Ini menandakan hubungan pemerintah dengan DPR juga terjalin sangat baik,” kata Bahtra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5)

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menambahkan, selama ini penyampaian KEM dan PPKF umumnya dilakukan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, kehadiran Prabowo secara langsung dinilai menunjukkan komitmen Presiden terhadap perencanaan ekonomi nasional. “Kami juga berterima kasih Presiden mau hadir langsung menyampaikan. Selama ini kan Menteri Keuangan yang menyampaikan KEM,” ujarnya.

Bahtra menilai kehadiran Prabowo menjadi sinyal bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang. “Dengan kehadiran Presiden, artinya Presiden Prabowo concern terhadap pertumbuhan ekonomi kita di masa depan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Baca juga:

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tentang KEM PPKF RAPBN 2027


Ia menilai kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang positif di bawah pemerintahan Prabowo. Menurut Bahtra, fundamental ekonomi nasional tetap kuat di tengah berbagai tantangan global. “Kondisi ekonomi kita makin membaik selama dipimpin Pak Prabowo,” ucapnya.

Bahtra menyebut data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan kinerja yang solid. Ia mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026. Menurut dia, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kondisi perekonomian nasional tetap terjaga. “Fundamental ekonomi kita kuat. Tidak usah khawatir terhadap narasi yang seolah-olah kondisi ekonomi kita buruk,” ujar Bahtra.

DPR menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5). Rapat paripurna tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.


"Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden," ujar Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Ini menjadi kehadiran perdana Prabowo dalam rapat paripurna DPR untuk menyampaikan paparan KEM dan PPKF.(Pon)

Baca juga:

Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor

#Presiden Prabowo #DPR RI #RAPBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Bagikan