Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI

Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI pada hari ini untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyatakan kehadiran Presiden dalam forum tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian langsung terhadap kondisi dan arah pertumbuhan ekonomi nasional.


“Ini sesuatu yang bagus, kami menyambut positif. Ini menandakan hubungan pemerintah dengan DPR juga terjalin sangat baik,” kata Bahtra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5)


Wakil Ketua Komisi II DPR ini menambahkan, selama ini penyampaian KEM dan PPKF umumnya dilakukan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, kehadiran Prabowo secara langsung dinilai menunjukkan komitmen Presiden terhadap perencanaan ekonomi nasional. “Kami juga berterima kasih Presiden mau hadir langsung menyampaikan. Selama ini kan Menteri Keuangan yang menyampaikan KEM,” ujarnya.


Bahtra menilai kehadiran Prabowo menjadi sinyal bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang. “Dengan kehadiran Presiden, artinya Presiden Prabowo concern terhadap pertumbuhan ekonomi kita di masa depan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Baca juga:

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tentang KEM PPKF RAPBN 2027



Ia menilai kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang positif di bawah pemerintahan Prabowo. Menurut Bahtra, fundamental ekonomi nasional tetap kuat di tengah berbagai tantangan global. “Kondisi ekonomi kita makin membaik selama dipimpin Pak Prabowo,” ucapnya.


Bahtra menyebut data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan kinerja yang solid. Ia mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026. Menurut dia, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kondisi perekonomian nasional tetap terjaga. “Fundamental ekonomi kita kuat. Tidak usah khawatir terhadap narasi yang seolah-olah kondisi ekonomi kita buruk,” ujar Bahtra.


DPR menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5). Rapat paripurna tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.



"Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden," ujar Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).


Ini menjadi kehadiran perdana Prabowo dalam rapat paripurna DPR untuk menyampaikan paparan KEM dan PPKF.(Pon)

Baca juga:

Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor




#Presiden Prabowo #DPR RI #RAPBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Digeledah Penyidik, Rumah Oknum Perwira Diduga Jadi Posko Makar terhadap Prabowo
Lokasi-lokasi yang digeledah berkaitan dengan Brigjen TK dan Kombes IM.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Digeledah Penyidik, Rumah Oknum Perwira Diduga Jadi Posko Makar terhadap Prabowo
Indonesia
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Kedua tokoh yang diusulkan presiden semestinya telah menyatakan kesediaan sebelum namanya disampaikan kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Bagikan