Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Gerindra Sebut Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR Bukti Kepedulian soal Ekonomi RI

Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI pada hari ini untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyatakan kehadiran Presiden dalam forum tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian langsung terhadap kondisi dan arah pertumbuhan ekonomi nasional.


“Ini sesuatu yang bagus, kami menyambut positif. Ini menandakan hubungan pemerintah dengan DPR juga terjalin sangat baik,” kata Bahtra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5)


Wakil Ketua Komisi II DPR ini menambahkan, selama ini penyampaian KEM dan PPKF umumnya dilakukan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, kehadiran Prabowo secara langsung dinilai menunjukkan komitmen Presiden terhadap perencanaan ekonomi nasional. “Kami juga berterima kasih Presiden mau hadir langsung menyampaikan. Selama ini kan Menteri Keuangan yang menyampaikan KEM,” ujarnya.


Bahtra menilai kehadiran Prabowo menjadi sinyal bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang. “Dengan kehadiran Presiden, artinya Presiden Prabowo concern terhadap pertumbuhan ekonomi kita di masa depan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Baca juga:

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tentang KEM PPKF RAPBN 2027



Ia menilai kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang positif di bawah pemerintahan Prabowo. Menurut Bahtra, fundamental ekonomi nasional tetap kuat di tengah berbagai tantangan global. “Kondisi ekonomi kita makin membaik selama dipimpin Pak Prabowo,” ucapnya.


Bahtra menyebut data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan kinerja yang solid. Ia mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026. Menurut dia, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kondisi perekonomian nasional tetap terjaga. “Fundamental ekonomi kita kuat. Tidak usah khawatir terhadap narasi yang seolah-olah kondisi ekonomi kita buruk,” ujar Bahtra.


DPR menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5). Rapat paripurna tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.



"Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden," ujar Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).


Ini menjadi kehadiran perdana Prabowo dalam rapat paripurna DPR untuk menyampaikan paparan KEM dan PPKF.(Pon)

Baca juga:

Sinyal Kuat Istana Hadapi Gejolak Dolar AS, Presiden Prabowo Dinilai Tengah Tenangkan Investor




#Presiden Prabowo #DPR RI #RAPBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Sugiono, Arrmanatha Nasir hingga Sekjen Golkar Tiba di Istana Negara, Bersiap Dilantik Presiden Prabowo
Dari informasi yang beredar, Sugiono akan dilantik menjadi Menko PMK. Sementara itu, Arrmanatha akan mengisi pos Menlu yang ditinggalkan Sugiono.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Sugiono, Arrmanatha Nasir hingga Sekjen Golkar Tiba di Istana Negara, Bersiap Dilantik Presiden Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bekukan DPR karena Tunda Pengesahan RUU Perampasan Aset
Isi video terdapat cuplikan wawancara Mahfud MD yang membahas isi serta kelemahan RUU Perampasan Aset.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bekukan DPR karena Tunda Pengesahan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo Pimpin Upacara Militer di Lubang Buaya
Prabowo tampak mengenakan setelan jas berkelir abu-abu lengkap dengan peci.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo Pimpin Upacara Militer di Lubang Buaya
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu berat.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Minta Biaya Haji tak Beratkan Jemaah, Komposisi Bipih Diusulkan 52 Persen
Bagikan