Seusai UU MD3, Puan Maharani Duduki Kursi Ketua DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 01 Oktober 2019
Seusai UU MD3, Puan Maharani Duduki Kursi Ketua DPR

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. ANTARA/Dewa Wiguna/aa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota MPR, DPR, dan DPD periode 2019-2024 bakal dilantik pada Selasa (1/10) di Gedung Nusantara I pada pukul 10.00 WIB.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa Ketua DPR dan serta kelengkapan pimpinan bisa saja langsung terpilih hari ini atau sesudah pelantikan.

Baca Juga

PSI Minta Anggota DPR Baru Bongkar, Kaji dan Sahkan RKUHP

Seusai Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan pada 16 September lalu, kursi ketua DPR akan menjadi milik partai pemenang Pemilu 2019 yakni PDIP.

Gedung MPR/DPR

Hampir bisa dipastikan Puan Maharani akan menjadi ketua baru DPR. Sedangkan, empat posisi wakil ketua DPR akan diisi partai-partai yang perolehan kursinya di bawah PDIP, yakni Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), Nasdem (59 kursi), dan PKB (58 kursi).

Sedangkan, Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), PAN (44 kursi), dan PPP (19 kursi) tak akan mendapatkan posisi pimpinan DPR. Meski demikian, masing-masing partai tersebut diperkirakan akan tetap mendapatkan kursi pimpinan MPR.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, peluang itu terbuka karena Puan memiliki pengalaman cukup lengkap.

"Di internal partai, di legislatif, eksekutif, (Puan) memiliki kans yang cukup besar," kata Hasto kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Anggota DPR dan DPRD Harusnya Dibatasi Hanya Dua Periode

Beberapa nama pimpinan DPR yang diusulkan dari Golkar di antaranya Azis Syamsuddin dan Adies Kadir. Sementara, beberapa nama yang berpeluang menjadi pimpinan MPR dari partai berlambang beringin itu, yakni Bambang Soesatyo, Zainuddin Amali, Idris Laena, dan Azis Syamsuddin.

"Jadi semua sudah dibicarakan tapi mesti ada mekanisme pengambilan keputusan di internal Golkar berdasarkan atas rapat-rapat di DPP Golkar," kata Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini Golkar Ace Hasan Syadzily.

Sementara itu, Gerindra telah menunjuk Sufmi Dasco Ahmad menggantikan Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR. Adapun, kursi pimpinan MPR dari Gerindra akan diisi oleh Ahmad Muzani.

Baca Juga

Ketua DPR Tegaskan RKUHP untuk Penuhi Keinginan Jokowi

Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate menyatakan partainya telah menunjuk Rahmat Gobel untuk menduduki kursi Wakil Ketua DPR. Untuk kursi pimpinan MPR, Nasdem menunjuk Lestari Moerdijat.

PKB sempat mengusulkan nama Daniel Johan dan Cucun Syamsurial sebagai Wakil Ketua DPR. Adapun, PKB bakal mengusung Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar untuk menjadi pimpinan MPR. Tak tanggung-tanggung, PKB menginginkan kursi Ketua MPR bagi Muhaimin.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, partainya mengusulkan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan sebagai pimpinan MPR. Selain Zulkifli, nama lain dari PAN yang berpeluang menjadi pimpinan MPR, yakni Mulfachri Harahap, Asman Abnur, dan Hanafi Rais.

Puan Maharani

Sementara, Demokrat masih belum mau menyampaikan siapa kandidat pimpinan MPR. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, nama pimpinan MPR masih menunggu keputusan majelis tinggi partai.

Baca Juga

Ini Nama Caleg DPR RI Peraih Suara Tertinggi di Pileg 2019

Syarief meminta publik bersabar terkait siapa yang diusung Demokrat sebagai pimpinan MPR. (Knu)

#PDIP #UU MD3 #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan