Setuju KJP Siswa Terlibat Tawuran Dicabut, Anggota DPRD DKI: Biar Anak Tahu Diri!
Kartu Jakarta Pintar. (Antaranews)
MerahPutih.com- Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dua orang siswa yang terlibat tawuran mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD DKI Jakarta, Basri Baco.
Politisi Partai Golkar itu menilai, pencabutan KJP mesti jadi pelajaran bagi siswa dan orangtua. Sehingga, para pelajar tak melakukan tindakan kriminal.
Baca Juga
"KJP anak yang terlibat tawuran dicabut saya setuju supaya para orangtua dan anak tersebut untuk tahu diri dan bagi yang lain jadi pelajaran. Supaya mereka bersyukur dan berterima kasih sama Pemda dan jangan anggap main-main KJP itu," ucap Baco di Jakarta, Selasa (1/8).
Baco berpandangan, proses pendewasaan siswa merupakan tugas semua pihak, agar generasi penurus bangsa selanjutnya punya kualitas untuk bersaing di dunia internasional.
"Kelangsungan anak didik atau generasi muda kita atau generasi penerus menjadi tangung jawab kita semua," tuturnya.
Baca Juga
Disdik DKI Cabut Sejumlah KJP Siswa Akibat Orangtua Punya Mobil dan Rumah Mewah
Ia pun meminta, bagi siswa yang menerima KJP untuk bisa lebih giat lagi belajar bukan sibuk tawuran dengan sekolah lain. Menurutnya, keberhasilan siswa sejatinya keuntungan bagi siswanya itu sendiri.
"Keinginan untuk menjadi manusia lebih baik juga harus jadi tujuan para anak-anak yang mendapatkan KJP serta para orangtuanya," tutupnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dua siswa yang terlibat tawuran.
"Kemarin yang tawuran ada dua, KJP-nya dicabut," kata Heru di Jakarta, pada Kamis (27/7).
Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun meminta siswa untuk fokus belajar dalam menimba ilmu di kelas, bukan malah melakukan aksi tawuran. (Asp)
Baca Juga
DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Coret Pemilik Motor dari Daftar KJP
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan