Setuju KJP Siswa Terlibat Tawuran Dicabut, Anggota DPRD DKI: Biar Anak Tahu Diri!


Kartu Jakarta Pintar. (Antaranews)
MerahPutih.com- Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dua orang siswa yang terlibat tawuran mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD DKI Jakarta, Basri Baco.
Politisi Partai Golkar itu menilai, pencabutan KJP mesti jadi pelajaran bagi siswa dan orangtua. Sehingga, para pelajar tak melakukan tindakan kriminal.
Baca Juga
"KJP anak yang terlibat tawuran dicabut saya setuju supaya para orangtua dan anak tersebut untuk tahu diri dan bagi yang lain jadi pelajaran. Supaya mereka bersyukur dan berterima kasih sama Pemda dan jangan anggap main-main KJP itu," ucap Baco di Jakarta, Selasa (1/8).
Baco berpandangan, proses pendewasaan siswa merupakan tugas semua pihak, agar generasi penurus bangsa selanjutnya punya kualitas untuk bersaing di dunia internasional.
"Kelangsungan anak didik atau generasi muda kita atau generasi penerus menjadi tangung jawab kita semua," tuturnya.
Baca Juga
Disdik DKI Cabut Sejumlah KJP Siswa Akibat Orangtua Punya Mobil dan Rumah Mewah
Ia pun meminta, bagi siswa yang menerima KJP untuk bisa lebih giat lagi belajar bukan sibuk tawuran dengan sekolah lain. Menurutnya, keberhasilan siswa sejatinya keuntungan bagi siswanya itu sendiri.
"Keinginan untuk menjadi manusia lebih baik juga harus jadi tujuan para anak-anak yang mendapatkan KJP serta para orangtuanya," tutupnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dua siswa yang terlibat tawuran.
"Kemarin yang tawuran ada dua, KJP-nya dicabut," kata Heru di Jakarta, pada Kamis (27/7).
Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun meminta siswa untuk fokus belajar dalam menimba ilmu di kelas, bukan malah melakukan aksi tawuran. (Asp)
Baca Juga
DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Coret Pemilik Motor dari Daftar KJP
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
