Andika Pratama
MerahPutih.com - Pasca beredarnya dokumen Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menyatakan Setya Novanto kembali berstatus tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP, Partai Golkar harus berbenah diri dengan segera mengganti posisi Ketua Umum yang kini dijabat Setnov.
"Golkar harus berbenah diri lebih cepat lebih baik," ujar Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing melalui siaran pers yang diterima MerahPutih.com, Rabu (8/10).
Menurut Emrus, Partai berlambang pohon beringin itu harus berpacu dengan waktu untuk mengevaluasi struktur organisasinya. Pasalnya, politik itu juga menyangkut soal momentum yang tepat.
"Utamanya mempersiapkan, dan tepat momentum, menetapkan dan mendeklarasikan sosok Ketum dan Sekjen Golkar pasca Setya Novanto dan Idrus Marham," ucap Emrus.
Emrus menilai, sosok Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar ke depan, harus yang mampu merangkul sekaligus mempersatukan semua faksi di internal Golkar.
Selain itu, menurut dia, Golkar juga harus mampu menjalin komunikasi politik dengan pemerintahan Jokowi. Sebab, Golkar sudah mendeklarasikan mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2019 mendatang.
"Bahkan telah menyatakan mengusung dan memenangkan Jokowi menjadi Capres pada Pilpres 2019," imbuhnya.
Emrus mengakui bila tersandungnya Setnov dalam pusara korupsi e-KTP, berpengaruh terhadap elektabilitas Golkar. Terlebih, kontestasi Pilkada 2018 sudah didepan mata yang akan mencapai puncaknya pada 2019 mendatang di ajang Pileg dan Pilpres.
"Untuk itulah, seseorang yang merasa menjadi beban politik bagi Golkar, sebaiknya mengambil sikap legowo untuk mundur dari sentral kekuasaan di tubuh Golkar," pungkasnya.
Sebelumnya, beredar dokumen yang menyebut dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Ketua DPR Setya Novanto.
Dalam salinan surat yang beredar itu, SPDP dikeluarkan pada tanggal 3 November 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Adapun SPDP tersebut bernomor B619 23/11/2017. Dalam dokumen itu juga menyebut bahwa penyidikan perkana tindak pidana korupsi itu dimulai sejak Selasa 31 Oktober 2017.
Setnov disangka melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong serta Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan Kemendagri dan Sugiharto selaku penjabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Ketua DPR itu disangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No 20 tahun 2001. (Pon)
