Setelah Golkar, PKB Tarik Dukungan untuk Ridwan Kamil?

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 20 Desember 2017
Setelah Golkar, PKB Tarik Dukungan untuk Ridwan Kamil?

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya tetap mendukung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jabar 2018 mendatang.

Namun, pria yang karib disapa Cak Imin itu mengungkapkan, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jabar tidak menyetujui jika Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Uu Ruzhanul Ulum menjadi calon wakil gubernur (Cawagub) Ridwan Kamil.

"Saya pribadi tetap Ridwan Kamil, tetapi semua teman-teman PKB Jabar enggak mau terima Uu sebagai Cawagub," kata Cak Imin kepada awak media di Kantor DPP PKB, Menteng, Jakarta, Rabu (20/12).

Meski demikian, Cak Imin menuturkan, ia akan menemui pimpinan DPW PKB Jabar untuk membicarakan lebih lanjut mengenai calon pendamping pria yang akrab disapa Emil tersebut.

"Sekarang tinggal kemampuan saya meyakinkan teman-teman PKB Jabar atau kemampuan Ridwan Kamil meyakinkan teman-teman PKB Jabar. Yang jelas, saya didatangi semua pengurus PKB Jabar, mereka semua menolak Uu," jelasnya.

Namun, jika lobi-lobi tersebut tidak berhasil, lanjut Cak Imin, maka salah satu solusinya Emil harus mencari calon pendamping dari kalangan nonpartai.

"Alternatif tersebut saya sampaikan kepada pak Ridwan Kamil nanti dalam waktu dekat cari (Cawagub) yang nonpartai," ungkapnya.

Diketahui, Emil hingga kini belum memutuskan siapa yang akan menjadi pendampingnya menjadi Cawagub Jabar. Namun, setelah Golkar menarik dukungan kepada Emil, PPP pun mendesak Wali Kota Bandung itu untuk memilih Uu Ruzhanul Ulum sebagai Cawagubnya. (Pon)

Baca berita terkait Pilgub Jabar lainnya: Nah Lho! Keluarga Besar NU Ancam Tarik Dukungan untuk Ridwan Kamil

#Muhaimin Iskandar #Ridwan Kamil #PKB #Pilgub Jawa Barat 2018
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Cak Imin mendoakan agar Gus Kikin diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah memimpin PBNU selama lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Taufik menjelaskan peluang tersebut terbuka, terutama untuk melengkapi berkas perkara para tersangka yang sudah ditahan KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas lingkungan tempat belajar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Memperluas akses pekerja Indonesia memperoleh kesempatan bekerja di Jepang melalui jalur yang legal, aman, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Bagikan