Setelah Ahok, Megawati Dilaporkan Terkait Kasus Dugaan Penodaan Agama

Zahrina IdzniZahrina Idzni - Selasa, 24 Januari 2017
Setelah Ahok, Megawati Dilaporkan Terkait Kasus Dugaan Penodaan Agama

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto Dok MP/Win)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dilaporkan ke pihak kepolisian oleh LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama terkait dugaan penodaan agama.

Dalam laporan itu tertera nama pelapor Baharuzaman dengan nomor LP/79/1/2017/Bareskrim.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto membenarkan adanya laporan tersebut. "Benar, laporannya kemarin, pelapor juga membawa barang bukti berupa satu keping CD pidato Megawati saat berpidato di HUT PDIP ke-44," ujarnya kepada awak media, di Mabes Polri, Selasa (24/1).

Menindaklanjuti laporan itu, Rikwanto mengatakan akan terlebih dahulu meminta keterangan saksi pelapor dan juga saksi ahli. "Akan kita tindaklanjuti seperti biasa," imbuhnya.

Baharuzaman, melaporkan Megawati terkait isi pidatonya saat HUT PDIP ke-44, dalam isi pidatonya, mantan pimpinan FPI Jakarta Utara itu menilai telah terdapat unsur penodaan agama.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku heran dengan adanya laporan itu. Ia mengimbau pelapor untuk lebih mempelajari isi pidato Ketum PDIP tersebut sebelum melapor.

"Yang mana penodaannya, saya kira yang melapor itu kurang memahami persoalan, isi pidato Bu Mega itu merupakan kondisi ril saat ini. Pelajari dulu. Kita siap aja menghadapinya," tegas Andreas kepada awak media, Selasa (24/1).

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga pernah melontarkan pernyataan tegas terkait rencana imam besar FPI Rizieq Shihab melaporkan Megawati dengan kasus yang sama. Namun, rencana tersebut urung dilakukan Rizieq Shihab. Hasto mengatakan tidak takut dan siap menghadapi laporan Habib Rizieq.

"Sekira Rizieq Shihab tidak puas, sampaikan melalui jalur hukum. Kami akan siapkan pembela hukum terbaik," tegas Hasto beberapa waktu lalu.

#Megawati Soekarnoputri #PDIP #Habib Rizieq #Kombes Pol Rikwanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Kekayaan biodiversitas laut Indonesia, dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan