Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sudah satu tahun. Namun, kinerja periode ke dua Jokowi memimpin rakyat Indonesia, dinilai belum berjalan maksimal.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, selama setahun lebih banyak kegaduhan politik yang menonjol karena ada ego sektoral antar kabinet.
"Hubungan pusat dan daerah juga kurang baik. Kemudian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung memicu polemik seperti UU KPK yang baru dan Cipta Kerja," kata Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (19/10).
Baca Juga:
Bangkitkan Ekonomi Sisi Permintaan Harus Ditingkatkan
Trubus melanjutkan, penegakan hukum juga tidak banyak perubahan secara signifikan. Penuntasan kasus korupsi juga belum terlihat, KPK melakukan OTT juga belum ada yang terlihat gebrakan.
"KPK di UU yang baru juga tak bisa seperti dahulu," ucap Trubus.
Selain itu, peran Wapres Ma'ruf Amin yang seperti tak terlihat belakangan ini. Terutama dalam mengkonsolidasi tokoh-tokoh agama untuk mendukung program pemerintah.
"Peran wapres juga belum terlihat. Dia juga tak banyak berperan. Kemudian dia juga belum mampu menggandeng tokoh agama, buktinya UU Cipta kerja banyak protes dari NU dan Muhammadiyah," ucap Trubus.
Ia menyebut, harusnya Jokowi melakukan reshufle kepada menteri yang dinilai publik tak optimal. Seperti menteri di bidang kesehatan dan ekonomi yang dinilai bekerja tak maksimal selama pandemi.
"Kementerian juga mesti ditata ulang, seperti BUMN juga kerap bagi bagi jabatan. Kemudian kementerian UMKM juga gak terlihat kerjanya. Kemudian Kemenaker juga tak maksimal," jelas Trubus.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tak kelihatan terobosan dan termasuk Menteri Perhubungan juga tak kelihatan kerjanya. (Knu).
Baca Juga:
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Persoalan Hukum Jadi Problem Utama
