Sesi Ketahanan Pangan G20 Sebaiknya Bahas Kedaulatan Dalam Negeri

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 15 November 2022
Sesi Ketahanan Pangan G20 Sebaiknya Bahas Kedaulatan Dalam Negeri

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti. Foto: DPD RI

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Salah satu ancaman global yang serius adalah krisis pangan dunia. Dan peringatan soal itu sudah disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO).

Sehingga, dalam pembahasan G20 Sesi Ketahanan Pangan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti berharap Indonesia serius membahas ketahanan pangan dengan paradigma kedaulatan dalam negeri.

Baca Juga

Polisi Gelar Patroli Skala Sedang Tingkatkan Pengamanan Kawasan Wisata di Bali

“Artinya Indonesia mampu membangun ketahanan pangan tanpa ketergantungan dengan bahan yang kita tidak berdaulat. Alias yang masih harus kita impor. Termasuk bahan baku pupuk kimia dan obat-obatan serta vaksin ternak,” ujarnya, di Bali, Senin (15/11).

Untuk itu, menurut Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu, industri penunjangnya harus dibangun di sini, dengan bahan baku yang ada di sini.

Dikatakan LaNyalla, negara-negara G20 sudah menerapkan bioteknologi agrikultur. Termasuk AS, Brasil, Tiongkok dan India. Tetapi Indonesia masih mendiskusikan. Padahal memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu.

“Bioteknologi terbukti sebagai jawaban atas perubahan iklim, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau,” imbuhnya.

Baca Juga

Menteri LHK Ungkap Bambu Jadi Solusi Dampak Perubahan Iklim di KTT G20

Karena itu ia berharap, Sesi Ketahanan Pangan G20 juga mendengar aspirasi dari para pegiat lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi dan lainnya. Yang sudah menyuarakan beberapa kritik dan masukan mereka.

“Kritik mereka membangun. Termasuk kritik terhadap program Food Estate Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang kini videonya viral. Selain dianggap gagal, juga berdampak alih fungsi hutan cukup luas,” urainya.

Padahal, lanjut LaNyalla, pemerintah sendiri sudah mengatakan, melalui Menkeu, bahwa ada ancaman yang lebih dahsyat dari Pandemi COVID-19, yaitu perubahan iklim, karena pemanasan global yang juga disumbang deforestasi hutan.

LaNyalla juga memberi masukan bahwa Indonesia masa depan, dengan keunggulan komparatif sumber daya alam serta jumlah penduduk usia produktif, seharusnya mampu menjadi lumbung pangan dunia dan penghasil oksigen melalui biodiversitas hutan. (Pon)

Baca Juga

Indonesia Dorong Penghapusan Utang Negara Berkembang dan Miskin

#La Nyalla Mattalitti #G20 #KTT G20
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Saat Pertemuan Menteri G20 Sri Mulyani Pamer Cara Indonesia Atasi Masalah Dana Buat Pembangunan
Menkeu RI mendorong langkah penguatan lembaga keuangan multilateral, peningkatan pembiayaan konsesional, percepatan mobilisasi modal swasta, serta "creative blended finance".
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 Juli 2025
Saat Pertemuan Menteri G20 Sri Mulyani Pamer Cara Indonesia Atasi Masalah Dana Buat Pembangunan
Indonesia
Bahas Perang Tarif di Afrika Selatan, Sri Mulyani Ingin G20 Kerja Sama Saling Menguntungkan
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 Juli 2025
Bahas Perang Tarif di Afrika Selatan, Sri Mulyani Ingin G20 Kerja Sama Saling Menguntungkan
Indonesia
KPK Bakal Periksa La Nyalla di Kasus Dana Hibah Jatim
KPK dalami kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2021-2022.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
KPK Bakal Periksa La Nyalla di Kasus Dana Hibah Jatim
Indonesia
KPK Duga Ada Aliran Duit Korupsi Dana Hibah saat La Nyalla Pimpin KONI Jatim
KPK menduga ada aliran korupsi dana hibah saat La Nyalla menjadi pemimpin KONI Jatim.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
KPK Duga Ada Aliran Duit Korupsi Dana Hibah saat La Nyalla Pimpin KONI Jatim
Indonesia
KPK: Penggeledahan Rumah La Nyalla Terkait dengan Jabatannya saat Jadi Wakil Ketua KONI Jatim
Sehari menggeledah rumah La Nyalla di Surabaya, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor KONI Jatim.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 April 2025
KPK: Penggeledahan Rumah La Nyalla Terkait dengan Jabatannya saat Jadi Wakil Ketua KONI Jatim
Indonesia
Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD, KPK Geledah Kantor KONI Jatim
Pada Senin (14/4) kemarin, tim penyidik KPK juga telah menggeledah rumah anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti terkait kasus yang sama.
Frengky Aruan - Selasa, 15 April 2025
Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah APBD, KPK Geledah Kantor KONI Jatim
Indonesia
Usai Rumahnya Digeledah, La Nyalla Bakal Menyusul Diperiksa KPK?
Tak menutup kemungkinan KPK akan memanggil La Nyalla untuk klarifikasi setelah penggeledahan rumahnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
Usai Rumahnya Digeledah, La Nyalla Bakal Menyusul Diperiksa KPK?
Indonesia
La Nyalla Klaim Tak Ada Barbuk Disita dari Rumahnya, Ini Respons KPK
KPK masih menunggu semua proses penggeledahan untuk selanjutnya bisa menyampaikan ke publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
La Nyalla Klaim Tak Ada Barbuk Disita dari Rumahnya, Ini Respons KPK
Indonesia
Anggota DPD RI La Nyalla Minta KPK Jelaskan Maksud Geledah Rumahnya
Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2021-2022.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 April 2025
Anggota DPD RI La Nyalla Minta KPK Jelaskan Maksud Geledah Rumahnya
Indonesia
KPK Geledah Rumah Anggota DPD La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
KPK menyita tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp 8,1 miliar milik anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Anwar Sadad.
Dwi Astarini - Senin, 14 April 2025
KPK Geledah Rumah Anggota DPD La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
Bagikan