Saat Pertemuan Menteri G20 Sri Mulyani Pamer Cara Indonesia Atasi Masalah Dana Buat Pembangunan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 21 Juli 2025
Saat Pertemuan Menteri G20 Sri Mulyani Pamer Cara Indonesia Atasi Masalah Dana Buat Pembangunan

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Afrika Selatan. (ANTARA/HO-Kemenkeu Foto/Biro KLI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Afrika Selatan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memamerkan cara Indonesia mengatasi hambatan pembiayaan pembangunan ketika menghadiri pertemuan di tengah kesenjangan pembiayaan saat ini.

Sri Mulyani menyoroti menurunnya ketersediaan dana konsesional sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan di Afrika. Maka dari itu, kata dia, perlu ada cara baru yang lebih berkelanjutan.

"Saya menunjukkan bahwa partisipasi modal swasta dapat didorong untuk pembangunan publik, contohnya melalui platform seperti SDG Indonesia One dan Infrastructure Guarantee Fund," ujar Sri Mulyani.

Baca juga:

Bahas Perang Tarif di Afrika Selatan, Sri Mulyani Ingin G20 Kerja Sama Saling Menguntungkan

SDG Indonesia One atau SIO merupakan platform pembiayaan campuran (blended finance) yang dijalankan oleh PT PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) di bawah Kementerian Keuangan.

Lewat SIO, pemerintah menghimpun investasi sebesar USD 3,29 miliardari komitmen 38 mitra, yang telah terealisasi sebesar USD 396 juta.

Sementara Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) merupakan salah satu contoh proyek Public-Private Partnership (PPP).

IIGF dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Selain IIGF, Indonesia juga mendukung proyek PPP melalui Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), dan Availability Payment untuk proyek strategis.

Dalam agenda yang sama, Sri Mulyani juga menekankan masalah kesenjangan pembiayaan iklim yang makin lebar. Seiring dengan itu, dampak perubahan iklim makin cepat terasa.

Menkeu RI mendorong langkah penguatan lembaga keuangan multilateral, peningkatan pembiayaan konsesional, percepatan mobilisasi modal swasta, serta "creative blended finance".

"Saya pun menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengambil peran melalui program-program seperti Dana Pooling Bencana dan asuransi pertanian. Selain itu, keran partisipasi modal swasta juga digerakkan lewat IDXCarbon," katanya.

#G20 #Kemenkeu #Sri Mulyani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang
Momentum pergantian Menkeu harus dimanfaatkan untuk memperkuat kredibilitas fiskal sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan dan keyakinan investor.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang
Indonesia
Qodari Yakin Suahasil Mampu Jaga Perekonomian Indonesia Tetap Tumbuh dan Stabil
Muhammad Qodari optimistis Suahasil Nazara mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh sekaligus stabil.
Yusuf Abdillah - Selasa, 15 September 2026
Qodari Yakin Suahasil Mampu Jaga Perekonomian Indonesia Tetap Tumbuh dan Stabil
Indonesia
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Dolfie berharap, Suahasil mampu menjalankan agenda pemerintah sekaligus memperkuat langkah-langkah perbaikan ekonomi Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Menkeu Suahasil Nazara Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen
Kesehatan dan kredibilitas APBN menjadi salah satu arahan utama Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Menkeu Suahasil Nazara Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen
Indonesia
Tak Asal Pangkas, Menkeu Suahasil Nazara Bongkar Arti Efisiensi APBN
Efisiensi, menurutnya, harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari setiap anggaran yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
Tak Asal Pangkas, Menkeu Suahasil Nazara Bongkar Arti Efisiensi APBN
Bagikan