Headline

Serikat Buruh Kecewa, UMP DI Yogyakarta Hanya Rp1,5 Juta

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 02 November 2018
Serikat Buruh Kecewa, UMP DI Yogyakarta Hanya Rp1,5 Juta

Aliansi dan serikat buruh di Yogyakarta memprotes kenaikan UMP yang dianggap tidak memadai (MP/Teresa Ika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Upah Minimun Provinsi (UMP) 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta resmi ditetapkan sebesar Rp1.570.922,7 atau Rp1,5 juta. Para buruh kecewa dengan kecilnya nominal upah tersebut.

Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi menegaskan kenaikan upah tidak mampu mensejahterakan para buruh.

"Kami kecewa. Ini pukulan berat bagi kami," tegas Kirnadi melalui pesan daring di Yogyakarta, Kamis (1/11) kemarin.

Ia melanjutkan nominal upah yang baru semakin menegaskan Provinsi DIY sebagai provinsi dengan upah terendah se Indonesia. Selain itu besaran upah terbaru masih jauh dibawah hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi buruh.

Hasil survey KHL versi buruh menetapkan KHL Kota Yogyakarta Rp 2.911.5 16, Kabupaten Sleman Rp 2.859.085, Kabupaten Bantul Rp 2.748.289, Kabupaten Kulon Progo Rp 2.584.273 Kabupaten Gunungkidul Rp 2.440.51.

"Harusnya upah buruh di DIY itu diatas Rp2juta perbulan,"pungkasnya.

 Kepala Disnakertrans DIY Andung Prihadi
Kepala Disnakertrans DIY Andung Prihadi (MP/Teresa Ika)

Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Adi Irawan menolak besaran UMP 2019. Ia menilai upah tersebut tetap membuat kehidupan buruh susah dan miskin. Pemerintah seharusnya menyusun besaran upah berdasarkan harga real kebutuhan pokok dan barang-barang di lapangan.

Penetapan UMP berdasarkan PP nomor 78 2015 tentang pengupahan sudah tidak relevan lagi karena tidak mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kekecewaan buruh diwujudkan dengan menggelar aksi unjuk rasa di titik nol km pada Rabu 31 Oktober 2018 dan depan kantor Disnakertrans pekan lalu. Pihaknya kini tengah memikirkan strategi untuk mengubah besaran upah tersebut.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Andung Prihadi Santoso mengatakan UMP dan UMK 2019 naik 8,03 persen. Hal ini berpedoman pada keputusan Menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri yang berdasarkan PP no 78 tahun 2015 soal pengupahan. "Juga sudah sesuai kesepakatan rapat kordinasi antara Pemda dengan bupati dan walikota,"kata dia.

Selain menetapkan UMP 2019, Pemda turut merancang Upah Minumum Kabupaten/ kota. (UMK) Kota Yogyakarta adalah Rp1.846.400, Sleman Rp1.701.000, Bantul Rp1.649.800 Kulonprogo Rp1.613.000 dan Gunungkidul Rp1.571.000.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Teresa Ika, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Baca berita menarik lainya dalam artikel: Terima Black Box FDR Pesawat Lion Air JT-610, KNKT Segera Lakukan Investigasi

#Upah Minimum Provinsi #Upah Buruh #Buruh
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
UMR 2027 Diusulkan Naik 9,5 Persen, Tidak Akan Bikin Pengusaha Bangkrut
Faktor yang mempengaruhi PHK dan penutupan usaha/industri dalam setahun terakhir, salah satunya kondisi perekonomian dan geopolitik dunia, terutama bagi perusahaan yang berorientasi pada ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
UMR 2027 Diusulkan Naik 9,5 Persen, Tidak Akan Bikin Pengusaha Bangkrut
Indonesia
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur tahapan selanjutnya apabila dari perundingan bipartit tersebut tidak ditemukan kesepakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
Indonesia
Bantuan Subsidi Upah Rp 900 Ribu Atasi Gejolak Kebutuhan Pokok Pekerja
Rencana Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi dalam negeri pada periode akhir tahun tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Bantuan Subsidi Upah Rp 900 Ribu Atasi Gejolak Kebutuhan Pokok Pekerja
Berita Foto
Aksi Demo Buruh Tuntut Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta
Massa buruh melakukan long march saat aksi unjuk rasa menuntuk sahkan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 24 September 2026
Aksi Demo Buruh Tuntut Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Jakarta
Indonesia
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Masih terdapat sejumlah hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan. Salah satunya adalah ruang lingkup definisi pekerja yang dinilai masih terlalu berorientasi pada pekerja manufaktur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Buruh Berikan Draf Sandingan RUU Perlindungan Tenagakerja, Ingin Semua Jenis Perkerjaan Diakomodir
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Buruh Bahas RUU Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima naskah dari Ketua KRPI Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Buruh Bahas RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Said Iqbal Ingatkan DPR dan Pemerintah tidak Terburu-buru Bahas RUU Ketenagakerjaan, jangan Seperti UU Ciptaker
Said meminta kualitas aturan dan keterlibatan buruh tetap menjadi prioritas.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Said Iqbal Ingatkan DPR dan Pemerintah tidak Terburu-buru Bahas RUU Ketenagakerjaan, jangan Seperti UU Ciptaker
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Indonesia
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Ribuan buruh garmen di Jawa Tengah terancam PHK. Said Iqbal desak pemerintah segera turun tangan menyelamatkan perusahaan dan pekerja. Dua pabrik besar, PT Victoria Apparel dan PT Samwon, berpotensi merumahkan 1.500 pekerja.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Indonesia
Bahas RUU Ketenagakerjaan, Buruh Bikin Sekretariat Bersama Agar Usulan Diakomodir
Momentum revisi UU Ketenagakerjaan harus dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai ketentuan yang selama ini dinilai merugikan pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Bahas RUU Ketenagakerjaan, Buruh Bikin Sekretariat Bersama Agar Usulan Diakomodir
Bagikan