Sentil Bahlil, NasDem: Lebih Penting Kehendak Rakyat dari Pengusaha

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 Januari 2022
Sentil Bahlil, NasDem: Lebih Penting Kehendak Rakyat dari Pengusaha

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Foto: Twitter/Bahlil Lahadalia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia soal penundaan Pilpres 2024 menuai kritik dari anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago.

Irma menegaskan, kehendak rakyat jauh lebih penting. "Lebih penting kehendak rakyat daripada kehendak pengusaha," kata Irma kepada wartawan, Rabu, (12/1).

Baca Juga

Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda

Apalagi, Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.

"Konstistusi kita sudah menyatakan 2 periode. Saya kira sudah cukuplah," ujar Irma.

Irma mencap Bahlil sebagai sosok yang kurang mengedepankan demokratisasi. Cap tersebut disematkan Irma lantaran Bahlil memunculkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Menteri yang kurang mengedepankan demokratisasi," imbuhnya.

Baca Juga

Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat

Anak buah Surya Paloh ini mengaku khawatir, pernyataan Bahlil terkait perpanjangan masa jabatan Presiden memunculkan anggapan negatif dari rakyat.

"Jangan sampai nanti rakyat berfikir, presiden pingin kekuasaan nya di perpanjang, lalu anggota DPR juga minta diperpanjang dan tentunya menteri juga pingin diperpanjang," kata Irma.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan para pelaku usaha berharap Pilpres 2024 ditunda. Ia mengatakan pelaku usaha mempertimbangkan upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. (Pon)

Baca Juga

Legislator PAN Sebut Pernyataan Bahlil Melawan Kedaulatan Rakyat

#Pemilu #Pilpres #Pilpres 2024 #Irma S Chaniago #Bahlil Lahadalia #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Satpol PP masih menunggu proses sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta ke parpol-parpol sebelum melakukan penertiban.
Wisnu Cipto - 16 menit lalu
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Indonesia
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Aturan baru ini ahir dari fenomena maraknya pemasangan atribut parpol yang mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Golkar usai terpilih sebagai Hakim MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Bagikan