Sentil Bahlil, NasDem: Lebih Penting Kehendak Rakyat dari Pengusaha

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 Januari 2022
Sentil Bahlil, NasDem: Lebih Penting Kehendak Rakyat dari Pengusaha

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Foto: Twitter/Bahlil Lahadalia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia soal penundaan Pilpres 2024 menuai kritik dari anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago.

Irma menegaskan, kehendak rakyat jauh lebih penting. "Lebih penting kehendak rakyat daripada kehendak pengusaha," kata Irma kepada wartawan, Rabu, (12/1).

Baca Juga

Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda

Apalagi, Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.

"Konstistusi kita sudah menyatakan 2 periode. Saya kira sudah cukuplah," ujar Irma.

Irma mencap Bahlil sebagai sosok yang kurang mengedepankan demokratisasi. Cap tersebut disematkan Irma lantaran Bahlil memunculkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Menteri yang kurang mengedepankan demokratisasi," imbuhnya.

Baca Juga

Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat

Anak buah Surya Paloh ini mengaku khawatir, pernyataan Bahlil terkait perpanjangan masa jabatan Presiden memunculkan anggapan negatif dari rakyat.

"Jangan sampai nanti rakyat berfikir, presiden pingin kekuasaan nya di perpanjang, lalu anggota DPR juga minta diperpanjang dan tentunya menteri juga pingin diperpanjang," kata Irma.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan para pelaku usaha berharap Pilpres 2024 ditunda. Ia mengatakan pelaku usaha mempertimbangkan upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. (Pon)

Baca Juga

Legislator PAN Sebut Pernyataan Bahlil Melawan Kedaulatan Rakyat

#Pemilu #Pilpres #Pilpres 2024 #Irma S Chaniago #Bahlil Lahadalia #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
ShowBiz
Viral di Media Sosial, Simak Lirik Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng
MBG Mas Bahlil Ganteng belakangan ramai dipakai sebagai musik latar berbagai konten di media sosial.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Viral di Media Sosial, Simak Lirik Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Anggota DPR Irma Chaniago mendukung langkah Prabowo memerintahkan KSP mengawasi program MBG. Dugaan jual beli titik dapur MBG ikut disorot.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan