Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap pendataan, yakni pada 1–30 Mei 2026 melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) serta 16 Mei–31 Juli 2026 melalui Computer Assisted Personal Interview (CAPI).
Pendataan akan mencakup seluruh kegiatan ekonomi di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan pengecualian sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga untuk konsumsi send
Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan pengerahan besar sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), termasuk melibatkan pegawai pusat dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).
Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan SE2026 menjadi sensus paling menantang karena menyasar langsung pelaku usaha sebagai responden dengan cakupan wilayah nasional.
Baca juga:
Ia menyebutkan, kompleksitas pendataan paling berat terjadi di wilayah perkotaan dengan kepadatan dan karakter usaha yang beragam, terutama di DKI Jakarta.
“DKI Jakarta saja dengan gedung yang sangat tinggi dan banyak pusat kegiatan usaha akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri jika hanya dilakukan oleh sedikit petugas sensus,” kata Zulkipli.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPS akan menurunkan hampir seluruh komponen internalnya dalam kegiatan pendataan lapangan.
Zulkipli memberikan contoh pegawai BPS di kantor pusat yang disebutnya akan dikerahkan dalam jumlah besar untuk membantu pelaksanaan sensus di wilayah Jakarta Pusat.
“Pegawai di kantor pusat mungkin lebih dari 50 persen, bahkan bisa sampai 75 persen, akan diturunkan untuk membantu pendataan di Jakarta Pusat,” ujarnya.
Selain pegawai BPS, lembaga statistik nasional itu juga akan melibatkan mahasiswa STIS sebagai bagian dari strategi penguatan sumber daya pendataan.
Ia menyebut, mahasiswa STIS khususnya akan dilibatkan untuk membantu pendataan di wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas usaha yang tinggi.
“Seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik akan diturunkan untuk membantu, terutama di wilayah yang kompleks seperti DKI Jakarta,” tutur dia.
BPS juga akan mengoordinasikan dukungan lintas wilayah, di mana daerah dengan kapasitas petugas lebih besar akan membantu wilayah lain yang membutuhkan penguatan pendataan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi dapat terdata secara menyeluruh dan konsisten sesuai metodologi sensus.
