Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik mengumukan berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, jumlah penduduk Jabar tercatat sebanyak 50,94 juta jiwa.
Namun, dari data tersebut, Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi memasuki fase populasi menua (aging population) seiring dengan penyusutan Angka Kelahiran Yotal (TFR) hingga di bawah tingkat penggantian (replacement level).
Di balik pertumbuhan 1,12 persen sejak 2020 tersebut terjadi pergeseran demografi yang mencolok dengan persentase penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) kini menembus 11,51 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Margaretha Ari Anggorowati mengungkapkan TFR Jabar kini berada di level 2,05. Angka ini secara teknis telah berada di bawah ambang batas tingkat penggantian sebesar 2,1.
Baca juga:
Anak Ke-3 di Singapura Dapat 1.000 Dolar Selama 6 Tahun, Kurangi Penurunan Angka Kelahiran
Rata-rata terdapat dua kelahiran dari perempuan usia 15-49 tahun semasa hidupnya. Hal ini terutama didorong oleh tingkat kelahiran pada perempuan di kelompok umur 15-19 dan 20-24 yang menurun signifikan.
BPS mencatat Kota Bandung sebagai wilayah dengan tingkat fertilitas terendah (1,82), sementara Kabupaten Garut masih menjadi yang tertinggi (2,32).
Ari menilai disparitas itu mencerminkan perbedaan karakteristik sosial, budaya, dan akses kesehatan antar-wilayah.
Meski dihantui fenomena penduduk menua, kualitas kesehatan bayi menunjukkan lompatan besar. Angka Kematian Bayi (IMR) kini berada di level 12,84 per 1.000 kelahiran hidup, atau turun lebih dari setengahnya dibandingkan data SP2010.
Saat ini struktur kependudukan Jabar masih didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,75 persen, dengan mayoritas berasal dari Gen Z (25,22 persen) dan Milenial (24,76 persen).
Namun, menurutnya, peningkatan populasi lansia, yang kini dipimpin oleh Kabupaten Ciamis (17,77 persen), menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah (pemda).
"Angka kematian terus menurun, tetapi masih dihadapkan pada tantangan disparitas antarkabupaten/kota. Perlu dipertimbangkan kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antar-wilayah," kata Ari.
BPS menekankan pentingnya pembangunan pusat ekonomi baru untuk menekan ketimpangan migrasi di Jawa Barat.
