Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) dinamis Semester I 2026. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 10.878.676 jiwa.
Dari total tersebut, sebanyak 5.457.133 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 5.421.543 jiwa merupakan penduduk perempuan yang berdomisili di lima kota administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Jumlah penduduk itu mengalami penurunan 2.838 jiwa dibandingkan Semester II 2025.
Dukcapil DKI Perkuat Integrasi NIK dan IKD
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto mengatakan, Rabu (5/8), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung implementasi e-government atau digitalisasi pemerintahan melalui penguatan peran strategis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Menurutnya, integrasi tersebut menjadi fondasi infrastruktur digital publik untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih mudah, cepat, aman, dan terintegrasi.
Sebagai episentrum perekonomian dan pusat layanan pemerintahan nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengambil peran garda terdepan dalam mengimplementasikan integrasi NIK dan aktivasi IKD di tingkat regional,
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto.
Ia menegaskan, Dukcapil DKI Jakarta berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mendukung transformasi Jakarta menuju kota global berbasis smart city.
Baca juga:
150 Juta Penduduk Indonesia Tinggal di Kawasan Rawan Gempa, 5 Juta di Wilayah Rentan Tsunami
Jakarta Jadi Provinsi dengan Aktivasi IKD Tertinggi
Dalam kesempatan tersebut, Denny mengungkapkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan capaian aktivasi IKD tertinggi secara nasional, yakni 37,87 persen.
"Kami di Dukcapil DKI Jakarta terus mempercepat aktivasi IKD bagi seluruh warga serta memperkuat integrasi ekosistem data kependudukan lintas sektoral. Dan capaian ini tidak lepas dari kolaborasi seluruh stakeholders terkait serta peran aktif masyarakat," ujar Denny.
Seluruh kota dan kabupaten di DKI Jakarta juga telah melampaui target nasional aktivasi IKD sebesar 30 persen.
Adapun daerah yang memperoleh penghargaan antara lain:
- Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu: 74,23 persen
- Kota Administrasi Jakarta Barat: 39,65 persen
- Kota Administrasi Jakarta Selatan: 39,29 persen
- Kota Administrasi Jakarta Timur: 37,49 persen
Keempat wilayah tersebut masuk dalam 10 besar kota dan kabupaten dengan capaian aktivasi IKD tertinggi di Indonesia.
Sementara itu, Kota Administrasi Jakarta Utara mencatat capaian 35,29 persen dan Kota Administrasi Jakarta Pusat 35,01 persen, yang juga telah melampaui target nasional.
IKD Jadi Fondasi Transformasi Layanan Publik
Denny menegaskan identitas digital memiliki peran strategis dalam menjawab tingginya mobilitas warga serta kompleksitas pelayanan publik di ibu kota.
Menurutnya, di DKI Jakarta, NIK dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan menjadi bagian penting dari transformasi Digital Public Infrastructure.
Baca juga:
Pendatang Baru di Jakarta Diminta Urus Administrasi Kependudukan, Ingat Masa Tinggal Kurang 1 Tahun
Melalui pemanfaatan teknologi biometrik dan sistem keamanan berlapis, Dukcapil ingin memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan, perbankan hingga bantuan sosial, secara lebih cepat, transparan, dan aman langsung melalui perangkat digital.
"Upaya ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Mensejahterakan Seluruh Warganya," ucap Denny.
Dukung Satu Data Nasional
Sebagai pengampu data kependudukan nasional, Dukcapil berkomitmen menghadirkan ekosistem identitas digital melalui integrasi layanan berbasis NIK yang menjadi kunci mewujudkan satu data nasional yang akurat dengan prinsip single source of truth.
Kebijakan tersebut diharapkan memastikan setiap layanan publik dapat diberikan secara tepat sasaran.
Untuk mendukung hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengintegrasikan data kependudukan berbasis kewilayahan melalui program Satu Data Jakarta agar berbagai program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat berjalan lebih efektif.
"Dukcapil DKI Jakarta berkomitmen menjalankan amanah Gubernur DKI Jakarta untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, responsif, kolaboratif dan transparan. Karena pembangunan yang inklusif dimulai dari pondasi yang paling mendasar, yaitu identitas warganya," ungkap Denny.
Baca juga:
50 Juta Penduduk Belum Miliki Rekening Bank, Warga Kalimantan Paling Banyak
Dukcapil DKI Jakarta juga terus mendorong masyarakat agar tertib administrasi kependudukan melalui berbagai program pelayanan.
Salah satunya adalah Kampung Sadar Adminduk (KAMSA) yang terinspirasi dari Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Di Jakarta, program tersebut dijalankan melalui empat pilar utama, yaitu sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data, sadar pemanfaatan data, dan sadar melayani.
"Warga yang tertib administrasi kependudukan membantu pemerintah dalam mewujudkan data warga yang semakin akurat," imbuh Denny. (Asp)
