Merahputih.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mensosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 tetang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sosialisasi dilakukan melalui operasi simpatik kepada pengendara taksi online.
Kepala Dinas Perhubungan DKI jakarta, Andri Yansyah mengatakan, sosialisasi diharapkan para pengendaara taksi online dapat mengurus administrasi dan mendapatkan izin beroperasi.
"Sampai Pebruari ini kita akan melakukan operasi simpatik. kita lakukan penyisiran, untuk kendaraan online yang belum mempunyai izin kita arahkan untuk mengurus izinnya, yang belum melakukan uji KIR kita akan mengarahkan mereka agar melakukan uji KIR," kata Andri di Mapolda Metro Jaya, Jumat (2/2).
Dengan adanya sosialisasi melalui operasi simpatik tersebut, para pengemudi taksi online ini, bisa memanfaatkan sisa waktu yang telah diberikan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru tersebut. Meski demikian, Andri juga belum memastikan kapan batas akhir sosialisasi tersebut hingga Permenhub itu betul-betul diterapkan.
Andri menegaskan, setelah tahapan sosialisasi melalui operasi simpatik itu usai, penindakan akan dilakukan dengan cara menyisir taksi-taksi online yang melanggar aturan.
Termasuk juga penindakan terhadap taksi Tanpa izin yang terlambat uji KIR. Pelanggaran itu masuk dalam kategori pelanggaran berat dengan sansi kendaraan akan dikandang.
"Karena seumpama berbicara aturan, KIR atau tidak ijin itu masuk pelanggaran berat, harusnya distop operasinya atau dikandangkan. Tapi karena arahan dari Kemenhub operasi simpatik dulu dilakukan, ini kita lakukan, tapi penindakannya belum," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Permenhub 108 menuai kritik dari para elemen pengemudi angkutan online karena dianggap sama dengan peraturan yang sebelumnya yang pernah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).
Ada sembilan regulasi dalam aturan baru itu, selain uji KIR antara lain mengatur soal argo, penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas, kuota kendaraan, wilayah operasi, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang harus sesuai wilayah operasi, dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). (GR)