Selain Purnomo, PKS Lirik Dua Cucu Paku Buwono XII Lawan Gibran

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 31 Juli 2020
Selain Purnomo, PKS Lirik Dua Cucu Paku Buwono XII Lawan Gibran

Putri Woelan Sari Dewi yang merupakan cucu PB XII Keraton Surakarta. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPD PKS terus berusaha keras membentuk koalisi dan mengusung bakal calon Wali Kota Solo lain untuk melawan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa. Sejumlah nama calon sudah sudah dikantongi untuk dilakukan penjaringan.

Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghofar Ismail mengungkapkan, partai telah melakukan penjaringan nama-nama calon, di antaranya Achmad Purnomo, Putri Woelan Sari Dewi, dan Syailendra.

Baca Juga:

DPD PKS Geram Sekretaris F-PKS DPRD Solo Belot Dukung Gibran

"Sosok Purnomo merupakan mantan rival Gibran. Sedangkan Putri Woelan Sari Dewi, dan Syailendra keduanya adalah cucu dari mendiang Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono XII," ujar Gofar, Kamis (30/7).

Selain nama ketiga orang tersebut, kata dia, juga ada sosok seorang jenderal purnawirawan dari Jakarta. Namun, Ghofar masih enggan menyebutkan namanya.

"Pokoknya ada satu nama sosok seorang jenderal purnawirawan. Saya optimistis bisa mengusung cawali sendiri untuk melawan Gibran-Teguh," kata dia.

Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail. (MP/Ismail)
Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghofar Ismail. (MP/Ismail)

Gofar mengatakan, PKS Solo tidak hanya menjaring nama-nama calon, tetapi juga sedang mengalang koalisi mengingat PKS hanya punya lima kursi dan masih kekurangan empat kursi lagi. Termasuk jika Purnomo tidak bersedia dicalonkan ada calon lain yang mau diusung.

"Kami masih meyakini ada peluang dukung caalon lain di sisa waktu pendaftaran di KPU. Apalagi partai seperti Golkar, PAN, dan Gerindra dengan masing-masing punya tiga kursi belum resmi dukung Gibran-Teguh," pungkasnya.

Baca Juga:

Gibran-Teguh Tebar Pesona, Kenakan Baju Seragam Politik Bergambar Naik Banteng

Di sisi lain, DPD PKS Solo akhirnya menjatuhkan sanksi pada anggota DPRD dari partai itu Didik Hermawan atas tindakannya memakai baju "Indonesia Raya", saat rapat paripurna di DPRD Solo, Rabu (29/7). Selama ini, baju tersebut identik dengan pendukung cawali Gibran Rakabuming Raka.

Sanksi yang dijatuhkan tersebut berupa pencopotan jabatan sebagai sekretaris F-PKS DPRD Solo. Jabatan Didik digantikan oleh anggota DPRD lainnya yakni Muhadi.

"Sanksi pencopotan (Didik) sebagai sekretaris fraksi ini berlaku sampai tahun ke depan. Dia (Didik) juga dilarang memakai baju relawan Gibran dalam forum resmi kedewanan," ketua FPKS Asih Sunjoto Putro pada Merahputih.com, Kamis (30/7).

Sekretaris FPKS DPRD Solo, Didik Hermawan (kanan) memakai baju pendukung Gibran, Rabu (29/7). (MP/Ismail)
Sekretaris FPKS DPRD Solo, Didik Hermawan (kanan) memakai baju pendukung Gibran, Rabu (29/7). (MP/Ismail)

Asih mengungkapkan pemberian sanksi dilakukan setelah DPD PKS dan FPKS melakukan klarifikasi pada Didik di ruangan FPKS di DPRD Solo, Kamis pagi. Didik telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf.

"Sanksi yang dijatuhkan tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan yang bersangkutan. Peristiwa ini juga menjadi perhatian kader DPD PKS dan khususnya anggota DPPRD PKS agar tidak sembrono dalam bersikap dan berbuat di forum resmi," papar dia.

Dikonfirnasi, Didik Hermawan mengaku siap menerima saksi yang dijatuhkan DPD PKS atas dirinya. Ia juga meminta maaf kepada umat dan kader, dan simpatisan PKS.

"Saya minta maaf jika diaggap bersalah. Saya siap menerima konsekuensi apapun dari partai," tutup Didik. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Ketum PAN Beberkan Alasan Dukung Gibran dan Bobby di Pilkada 2020

#PKS #Gibran Rakabuming #Kota Solo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Berita
MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Denny Minta Mundur
Putusan MK ijazah Gibran menyatakan gugatan Denny Indrayana tak dapat diterima. Denny kemudian membuka opsi pemakzulan Gibran.
ImanK - Selasa, 06 Oktober 2026
MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Denny Minta Mundur
Indonesia
Link Live Streaming Sidang Putusan MK PHPU Pilpres 2024, Nasib Gibran Ditentukan Malam Ini!
Jangan lewatkan ketegangan sidang putusan MK soal syarat pendidikan SMA Gibran Rakabuming malam ini. Cek prediksi skor hakim dan link live streaming resminya!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 06 Oktober 2026
Link Live Streaming Sidang Putusan MK PHPU Pilpres 2024, Nasib Gibran Ditentukan Malam Ini!
Indonesia
Prediksi Denny Indrayana, Putusan MK Gibran Bakal Alot Layaknya Penalti Timnas Indonesia vs Thailand
Nasib syarat pendidikan Wapres Gibran ditentukan malam ini! Denny Indrayana memprediksi putusan MK bakal sengit dan diwarnai dissenting opinion. Baca selengkapnya!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 06 Oktober 2026
Prediksi Denny Indrayana, Putusan MK Gibran Bakal Alot Layaknya Penalti Timnas Indonesia vs Thailand
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Bagikan