Sektor Manufaktur Indonesia Anjlok, Ini Langkah Sri Mulyani

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Agustus 2024
Sektor Manufaktur Indonesia Anjlok, Ini Langkah Sri Mulyani

Mercedes-Benz akan gunakan robot humanoid di pabriknya. (Foto: Apptronik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah tengah mempersiapkan bauran kebijakan nasional sebagai langkah pemulihan kinerja industri manufaktur dengan berfokus pada penciptaan persaingan yang sehat seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan, tax allowance, hingga tax holiday.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan permintaan domestik di beberapa subsektor manufaktur masih menjadi penopang kinerja sektor manufaktur.

Hingga kuartal II 2024, sektor manufaktur Indonesia tercatat tumbuh 3,95 persen secara tahunan (yoy). Hal ini terutama didorong oleh industri logam dasar yang tumbuh 18,1 persen (yoy), industri farmasi kimia 8,0 persen (yoy), dan industri makanan minuman yang tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy).

"Domestic demand menjadi support dan di sini (makanan minuman) tumbuh 5,5 persen, industri farmasi tumbuh 8 persen, industri logam dasar yang berhubungan dengan hilirisasi bahkan tumbuhnya double digit 18,1 persen," katanya.

Baca juga:

Mercedes-Benz akan Gunakan Robot Humanoid untuk Manufaktur Mobil

Ia menegaskan, ada beberapa shifting manufaktur yang masih memiliki pattern permintaan baik dalam negeri, dan industri hilirisasi yang masih kuat serta tumbuh,

Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 tercatat berada di zona kontraksi 49,3 dari sebelumnya 50,7.

PMI Manufaktur menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor manufaktur di suatu negara. Dari penurunan PMI Manufaktur tersebut, Sri Mulyani memberikan catatan ada empat industri yang masih memerlukan dorongan agar dapat bertumbuh.

Di antaranya industri mesin yang terkontraksi minus 1,8 persen, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) turun sebesar minus 0,0 persen, industri alas kaki tercatat tumbuh hanya 1,9 persen, serta industri yang tumbuh tipis 2,1 persen.

Penurunan beberapa industri tersebut disinyalir karena adanya penurunan permintaan ekspor dan daya saing dengan produk impor di dalam negeri.

Baca juga:

Produk Manufaktur Tetap Dominasi Capaian Ekspor Nasional, Sumbang 72,24 %

Sri mengakui, area manufaktur yang sedang mengalami tekanan. Tekanan itu datang salah satunya karena persaingan barang impor.

"Karena itu menteri terkait, akan melakukan langkah-langkah nanti dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan entah itu menggunakan Bea Masuk, entah pake cara tarif maupun cara yang lain," katanya. (*)

#Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Bagikan