Sekjen PDIP: Indonesia Tidak Boleh Dipimpin Pelaku Penculikan

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 21 Desember 2023
Sekjen PDIP: Indonesia Tidak Boleh Dipimpin Pelaku Penculikan

Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berpidato di depan para kader partai Banteng dalam acara peresmian Kantor DPC PDIP Pacitan, Jawa Timur, Rabu (20/12).

Dalam pidatonya, Hasto meminta kepada para kader untuk kompak memenangkan paslon Ganjar-Mahfud di Pilpres 2023, agar Indonesia tidak dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak kelam di masa lalu.

Baca Juga:

Hasto Ungkap Alasan PDIP Bangun Kantor Dekat Museum SBY-Ani

"Bapak, ibu, saudara sekalian, 14 Februari yang akan datang kita harus persembahkan yang terbaik. Karena pemilu ini untuk mencegah yang buruk berkuasa. Pemilu ini untuk mencegah agar mereka yang punya rekam jejak masa lalu dengan melakukan penculikan, tangannya berdarah tidak bisa memimpin Indonesia," kata Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini mengatakan bahwa calon pemimpin Indonesia selanjutnya, harus menjunjung tinggi moral dan etika.

"Maka ketika ada yang mengatakan etik ndasmu itu bukan cermin seorang pemimpin. Itu cermin kemarahan orang yang menjadikan kekuasaan sebagai ambisi dengan segala cara," kata Hasto.

"Rakyat akan mencatat bagaimana sikap tindakan dan perilaku dari pemimpin," sambung Hasto.

Baca Juga:

PDIP: Pernyataan Prabowo Tentang ‘Etik Ndasmu‘ Melukai Rakyat Indonesia

Berbeda dengan paslon lain, kata Hasto, Ganjar-Mahfud merupakan paduan calon pemimpin yang lahir dari rakyat kecil.

Kesamaan itu membuat capres dan cawapres yang diusung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo itu fokus memberi perhatian lebih baik untuk kepentingan rakyat.

"Kita percaya bahwa pak Ganjar adalah kita. Pak Ganjar dari kalangan rakyat biasa bersama dengan Prof Mahfud. Tetapi Pak Ganjar dan Prof Mahfud hanya bisa menjadi presiden dan wakil presiden oleh kerja keras kita bersama sama," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Ungkap Rekam Jejak Prabowo Justru Antitesis Jokowi

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan