PDIP Ungkap Rekam Jejak Prabowo Justru Antitesis Jokowi

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 18 Desember 2023
PDIP Ungkap Rekam Jejak Prabowo Justru Antitesis Jokowi

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menanggapi sindiran Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang mengaku bingung dengan pemaparan visi-misi Ganjar saat debat capres, beberapa waktu lalu.

Menurut Hasto, justru capres nomor urut dua, Prabowo Subianto yang tak jelas karena menjadi sosok yang sebenarnya antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

Prabowo Rancang Program Pemerintah Sesuai Peta Jalan Indonesia 2045

Hasto mengungkapkan ketidaksepakatan bahwa Prabowo disebut Kaesang membawa narasi melanjutkan Jokowi. Karena rekam jejak Prabowo tak berkata demikian.

"Kalau kita liat dari Pak Prabowo dari rekam jejaknya, dari program dan dari karekter, gaya kepimpinannya Prabowo antitesis dari Pak Jokowi," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela Safari Politik ke Kampung Jawi, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12).

Safari politik itu dimulai hari ini hingga 20 Desember 2023, bersama istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyati.

Hasto kemudian mencontohkan rekam jejak Prabowo yang menjadi antitesis Jokowi, yakni kebijakan Menteri Pertahanan itu yang menambah utang luar negeri demi membeli alutsista, di saat rakyat dihadapkan pada kenaikan kebutuhan pokok.

"Memangnya kita mau perang, sehingga rakyat ditakut-takuti bahwa kita pengin perang, kita perlu senjata yang hebat, padahal di dalam pengadaan senjata banyak kajian-kajian yang mengatakan, pembentukan PT Teknologi Militer Indonesia diisi kroni-kroni beliau, sehingga ada dugaan terhadap penyalahgunaan kewenangan dari Menhan," ujarnya.

Baca Juga:

Prabowo Ungkap Kebijakan Hilirisasi Mampu Tingkatkan Pendapatan Negara

Menurut Hasto, kebijakan Prabowo justru kontras dengan Jokowi yang memilih turun menemui rakyat ketika harga kebutuhan pokok naik.

"Maka, ini menunjukkan programnya berbeda. Kalau Pak Jokowi turun ke rakyat. Kalau Pak Prabowo pilih pinjam hutang luar negeri untuk beli senjata, padahal kita tidak perang," imbuhnya.

Sementara itu, kata Hasto, bagi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, perang yang dihadapi Indonesia ialah soal memberantas korupsi, kemiskinan, dan kebodohan.

Menurutnya, Ganjar dan Mahfud menjadi kandidat yang bakal menyempurnakan semua program pemerintahan terkini apabila kedua sosok tersebut memimpin Indonesia.

"Jadi dengan penjelasan saya ini, semoga Mas Kaesang tidak bingung lagi. Sementara Pak Ganjar Pranowo itu betul-betul memperbaiki untuk lebih baik," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Bedah Buku Hitam Prabowo di Surabaya, Aktivis Komitmen Tolak Pelaku Pelanggar HAM

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Prabowo Subianto #Joko Widodo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Komisi X DPR mendukung rencana Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin mengambil alih pengangkatan guru.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Indonesia
Terkonfirmasi! Presiden Prabowo Tidak Hadir Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Delegasi Dipimpin Menlu
Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Cek agenda lengkapnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
Terkonfirmasi! Presiden Prabowo Tidak Hadir Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, Delegasi Dipimpin Menlu
Indonesia
Pramono Ingin LRT Jakarta Diperpanjang ke JIS dan Whoosh, Minta Bantuan Danantara
LRT Jakarta akan diperpanjang ke JIS dan Whoosh. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta bantuan ke Danantara.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Pramono Ingin LRT Jakarta Diperpanjang ke JIS dan Whoosh, Minta Bantuan Danantara
Indonesia
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa sudah menutup 328 BUMN. Target hemat anggaran bisa menembus Rp 100 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Prabowo 3 Kali Reshuffle Menkeu, Gibran Percaya APBN Lebih Sehat Dipegang Suahasil Nazara
Wapres Gibran meyakini pengalaman panjang serta rekam jejak akademis Suahasil menjadikannya sosok yang piawai menjaga kesehatan APBN
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Prabowo 3 Kali Reshuffle Menkeu, Gibran Percaya APBN Lebih Sehat Dipegang Suahasil Nazara
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Baznas Bantah Biayai Penerbitan Buku Islam Ala Prabowo Pakai Dana ZIS
Baznas RI menegaskan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tidak digunakan dalam penerbitan buku Islam Ala Prabowo.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
Baznas Bantah Biayai Penerbitan Buku Islam Ala Prabowo Pakai Dana ZIS
Indonesia
Presiden Prabowo Mau Semua WNI Punya Rekening Bank di BRI atau BSI
Presiden Prabowo Subianto minta seluruh WNI memiliki rekening baru melalui BRI dan BSI.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
Presiden Prabowo Mau Semua WNI Punya Rekening Bank di BRI atau BSI
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan