Sekjen PDIP: Buat Kami Tidak Ada Perda Syariah

MerahPutih.com - Munculnya perdebatan soal Perda Syariah hanyalah isu politik belaka. Buktinya, semua kebijakan yang dibuat sesuai dengan konstitusi.

Hal itu diungkapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menggelar jumpa pers di Posko Cemara, Senin (19/11).

"Buat kami tidak ada perda syariah, peraturan daerah mana, provinsi mana, yang ada seperti itu. Semua aturan harus diturunkan dari konstitusi kita," kata Hasto.

Menurutnya, seluruh peraturan perundangan harus sesuai dengan konstitusi, tidak ada yang boleh bertentangan, kecuali Aceh yang miliki otonomi khusus.

"Semua kan punya fraksi yang mengawal. Ini hanya isu politik, sebab faktanya kami mengawal semua peraturan sesuai konstitusi. PDIP mengawal itu melalui fraksi," ujar Hasto

Ditegaskannya, dengan 52 persen kepala daerah, PDI Perjuangan juga mengawal itu. Sehingga di bawah kepemimpinan PDI semua warga negara ditempatkan sama.

"52 persen tidak ada yang melakukan upaya (perda syariah) itu," tukasnya.

Dalam konteks ini, sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf itu mengimbau seluruh parpol punya komitmen sama berdisplin dalam bertatata negara dengan menempatkan UUD 45 sebagai peraturan yang tertinggi.

"Semua derivatnya harus sesuai konstitusi, di luar itu harus ada JR di MK. Dalam Hukum tata negara kita jelas aturan di bawh enggak boleh bertentangan dengan UUD 45," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak keras pemberlakuan Perda Syariah dan Perda Injili di sebagian daerah tanah air.

Hal itu bertentangan dengan Pancasila karena dinilai akan menimbulkan diskriminasi. (Fdi)