Sekjen PBB: Perang Melawan Alam Harus Berhenti

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 02 Desember 2019
Sekjen PBB: Perang Melawan Alam Harus Berhenti

Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara dalam konferensi pers malam sebelum KTT Iklim PBB (COP25) di Madrid, Spanyol, Minggu (1/12/2019). (REUTERS/SERGIO PEREZ)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dunia harus menghentikan "perang melawan alam" dan menemukan itikad politik lebih besar guna memerangi perubahan iklim. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Ahad (1/12) malam, pada pertemuan puncak iklim global.

Di seluruh dunia, cuaca ekstrem menambah tekanan atas pertemuan puncak dua-pekan itu agar memperkokoh pelaksanaan Kesepakatan Paris 2015.

Baca Juga:

Milenial, Yuk Jadi Pelopor Aksi Darurat Iklim

"Perang kita melawan alam harus berhenti, dan kita mengetahui itu mungkin dilakukan," kata Guterres sebelum pertemuan puncak 2-13 Desember, sebagaimana dikutip Reuters dari Antara.

Angin kencang dan ombak besar akibat Topan Hagupit menghantam dinding laut di Kota Legazpi, Provinsi Albay, Luzon selatan, Filipina, Minggu (7/12). (REUTERS/Stringer)
Angin kencang dan ombak besar akibat Topan Hagupit menghantam dinding laut di Kota Legazpi, Provinsi Albay, Luzon selatan, Filipina, Minggu (7/12). (REUTERS/Stringer)

"Kita cuma harus berhenti menggali dan membor dan memanfaatkan kesempatan luas yang ditawarkan oleh energi terbarukan dan penyelesaian yang berlandaskan alam."

Pengurangan buangan gas rumah kaca --yang kebanyakan dari pembakaran bahan bakar fosil --yang telah disepakati sejauh ini berdasarkan Kesepakatan Paris tidak cukup untuk membatasi kenaikan temperatur buat sasaran antara 1,5 dan dua Derajat Celsius (2,7-3,6 Derajat Fahrenheit) di atas tingkat pra-industri.

Guterres mengatakan, banyak negara bahkan tidak memenuhi komitmen itu dan iktikad politik kurang.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mulai menarik Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris, sedangkan penggurunan hutan di lembah Amazon--cadangan penting karbon-- bertambah cepat dan Tiongkok kembali condong ke arah pembangunan lebih banyak pembangkit listrik yang bertenaga batu-bara.

Tujuh-puluh negara telah berkomitmen pada sasaran "netralitas karbon" atau "netralitas iklim" sampai 2050.

Itu berarti mereka akan menyeimbangkan buangan gas rumah kaca, misalnya melalui teknologi penangkap karbon atau dengan penanaman pohon.

Tapi Guterres mengatakan janji itu tidak cukup. "Kita juga melihat dengan jelas bahwa pembuang terbesar di dunia tidak menarik diri," katanya, "dan tanpa mereka, sasaran kita tak bisa dicapai."

Baca Juga:

Polusi Udara Jakarta Pengaruhi Perubahan Iklim

Pertemuan puncak iklim PBB tahun lalu di Polandia menghasilkan kerangka kerja karena melaporkan dan pemantauan janji buangan gas serta peningkatan rencana buat pengurangan lebih jauh. Tapi masalahnya tetap ada, tidak kurang dari satu pasal mengenai bagaimana menetapkan harga pada buangan, dan juga mengizinkan itu diperdagangkan.

Sekjen PBB Antonio Guterres. (Twitter @antonioguterres)
Sekjen PBB Antonio Guterres. (Twitter @antonioguterres)

"Saya bahkan tak ingin mempertimbangkan kemungkinan bahwa kita tidak setuju mengenai pasal 6," kata Guterres. "Kita berada di sini untuk menyetujui panduan untuk melaksanakan pasal 6, untuk tidak menemukan alasan untuk tidak melakukan itu."

"Gubernur Bank of Engladn Mark Carney telah menerima baik undangan untuk menjadi utusan khusus PBB mengenai aksi iklim dan keuangan iklim dari 1 Januari," kata Guterres. (*)

Baca Juga:

BMKG Simulasi Iklim, Tahun Depan Indonesia Lebih Panas dari Sekarang

#Antonio Guterres #Perubahan Iklim
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Dunia
Sekjen PBB Ultimatum AS dan Iran Buka Blokade Gratiskan Kapal Lewat Selat Hormuz
Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak AS dan Iran membuka blokade Selat Hormuz demi perdagangan global.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Sekjen PBB Ultimatum AS dan Iran Buka Blokade Gratiskan Kapal Lewat Selat Hormuz
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Peduli Terkait Isu Perubahan Iklim Buat Kurangi Bencana
Pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan dan pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
DPR Desak Pemerintah Peduli Terkait Isu Perubahan Iklim Buat Kurangi Bencana
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Kenaikan Temperatur Muka Bumi makin Cepat, Picu Kejadian Cuaca Ekstrem
Kenaikan cuaca itu dapat terjadi pada 2029, lebih cepat beberapa tahun ketimbang perkiraan sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 31 Desember 2025
Kenaikan Temperatur Muka Bumi makin Cepat, Picu Kejadian Cuaca Ekstrem
Dunia
Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Pada 2026, ketika perang berkecamuk di Ukraina dan lainnya, para pemimpin dunia harus bekerja meringankan penderitaan manusia dan memerangi perubahan iklim.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
 Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Dunia
Pemerintahan Donald Trump akan Bubarkan NCAR, Sebut Pebuhan Iklim hanya Tipuan
National Center for Atmospheric Research (NCAR) didirikan pada 1960 sebagai pusat riset dan pendidikan yang didanai pemerintah federal.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
 Pemerintahan Donald Trump akan Bubarkan NCAR, Sebut Pebuhan Iklim hanya Tipuan
Indonesia
Banjir Bandang di Sumatra, Presiden Perintahkan Pemda Siap Hadapi Perubahan Iklim
Presiden menyampaikan prioritas pemerintah saat ini adalah mengirimkan bantuan yang diperlukan, termasuk bahan bakar minyak dan listrik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Banjir Bandang di Sumatra, Presiden Perintahkan Pemda Siap Hadapi Perubahan Iklim
Indonesia
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Eddy Soeparno menilai bencana di Sumatra sebagai bukti krisis iklim. BNPB mencatat 303 korban tewas. Ia minta pemerintah tegas terhadap perusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
ShowBiz
Penggemar K-Pop Curi Perhatian di COP30 Brasil, Tunjukkan Aksi Peduli Iklim
Aksi penggemar K-pop di Indonesia yang berdonasi Rp 1,4 miliar untuk korban bencana alam di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat 2021 jadi contoh nyata. ?
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
Penggemar K-Pop Curi Perhatian di COP30 Brasil, Tunjukkan Aksi Peduli Iklim
Indonesia
Indonesia Raih Rp 7 Triliun Dari Perdagangan Karbon di COP30 Brasil
Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi hingga 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi sebesar Rp 16 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Indonesia Raih Rp 7 Triliun Dari Perdagangan Karbon di COP30 Brasil
Bagikan