Sekjen PBB Minta Indonesia Ambil Langkah Strategis Atasi Dampak Perubahan Iklim

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 28 Oktober 2022
Sekjen PBB Minta Indonesia Ambil Langkah Strategis Atasi Dampak Perubahan Iklim

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (26/10). Foto: Kemenko Perekonomian

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (26/10) waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, Antonio Guterres memberikan penuh dan bersedia menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia, untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT di Bali.

Baca Juga

Majelis Umum PBB Nyatakan Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia Ilegal

Selain itu, ia juga menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan atas berbagai tantangan global yang terjadi dalam masa kepemimpinan Indonesia pada G20, yang saat ini berlangsung dalam instabilitas geopolitik dunia, krisis multidimensi, dan proses pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Kemudian, Antonio Guterres meminta dukungan Indonesia dan negara berkembang besar lainnya seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

"Selama ini PBB telah menjalin komunikasi dan memberikan dukungan terhadap isu climate change, dan kedepannya siap memperdalam kolaborasi dengan G20 pada isu penting ini," kata Antonio Guterres.

Sementara itu, Menko Airlangga memaparkan berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini. Yakni Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini yakni Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, serta Energy Transition.

Baca Juga

Sekjen PBB Antonio Guterres akan Hadiri KTT G20 di Bali

Menurutnya, komitmen negara-negara G20 dalam Financial Intermediary Fund untuk Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPPR) diwujudkan melalui peningkatan alokasi pendanaan.

"Di dalam negeri, Indonesia telah memprioritaskan agenda transisi energi dengan mengejar berbagai program seperti dekarbonisasi melalui coal-phase out, hydro power plant serta penjajakan kerjasama Carbon-Capture Utilization Storage (CCUS)," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (27/10).

Dalam pembicaraan menyangkut krisis global, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan pangan Indonesia dinilai relatif kuat dengan adanya surplus produksi pangan dan ketersediaan pupuk untuk ke depannya.

Terkait konflik di Ukraina, disrupsi pangan, dan produk pertanian global, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas upaya Sekjen PBB dalam pembentukan Global Crisis Response Group (GCRG) dan Black Sea Initiatives.

"Pemerintah Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Initiatives hingga melampaui November 2022," katanya.

Dalam menghadapi krisis pada sektor keuangan, agenda debt relief termasuk debt reduction masih terus diperjuangkan dan tengah mencari kata sepakat dalam Forum G20. (*)

Baca Juga

Indonesia Usung 6 Isu di Sidang Majelis Umum PBB ke-77

#Airlangga Hartarto #Antonio Guterres #PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Indonesia Turunkan Karhutla 86 Persen, Menhut RI Dorong Pengakuan Hutan Adat di Forum PBB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap Indonesia berhasil menekan karhutla hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir saat forum PBB di New York.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
Indonesia Turunkan Karhutla 86 Persen, Menhut RI Dorong Pengakuan Hutan Adat di Forum PBB
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Dunia
Sekjen PBB Ultimatum AS dan Iran Buka Blokade Gratiskan Kapal Lewat Selat Hormuz
Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak AS dan Iran membuka blokade Selat Hormuz demi perdagangan global.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Sekjen PBB Ultimatum AS dan Iran Buka Blokade Gratiskan Kapal Lewat Selat Hormuz
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Bagikan