Majelis Umum PBB Nyatakan Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia Ilegal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 13 Oktober 2022
Majelis Umum PBB Nyatakan Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia Ilegal

Arsip - Layar menunjukkan hasil pemungutan suara tentang penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS (7/4/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Andrew Kelly/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Empat wilayah di Ukraina mengadakan referendum, yakni Zaporizhzhia Selatan, Kherson Selatan, Lugansk Timur, dan Donetsk, untuk bergabung atau tidak dengan wilayah Rusia. Media pemerintah Rusia mengumumkan bahwa 98 persen pemilih memilih untuk bergabung dengan negara tersebut.

Majelis Umum PBB pada Rabu (12/10) mengadopsi sebuah resolusi yang mengkritik Rusia lantaran telah "mencaplok" empat wilayah Ukraina pada September lalu dan menetapkan bahwa referendum yang bertujuan untuk membenarkan ekspansi wilayah itu sebagai ilegal.

Majelis badan dunia itu juga mendesak Moskow agar mencabut deklarasi pencaplokan Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia sebagai bagian dari invasi terhadap negara tetangga mereka, yang berlangsung sejak Februari.

Baca Juga:

Intelijen Inggris Sebut Pasukan Rusia Kehabisan Senjata di Ukraina

Majelis yang beranggotakan 193 negara itu, mengesahkan resolusi tersebut dengan dukungan 143 suara. Lima negara anggota, termasuk Rusia dan Belarusia, menyatakan tidak setuju. Sementara Tiongkok, India dan 33 negara lainnya abstain.

Majelis "mengecam" referendum dan pencaplokan wilayah Ukraina dan kedua peristiwa itu "tidak mengantongi validitas yang berdasarkan pada hukum internasional dan tidak menjadi dasar apa pun untuk perubahan status wilayah-wilayah Ukraina ini," bunyi resolusi tersebut.

"Langkah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB. Sebuah negara tidak bisa merampas wilayah lain secara paksa," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.

"Jika Anda adalah negara anggota PBB, perbatasan Anda adalah milik Anda dan dilindungi hukum internasional," ucapnya.

Baca Juga:

G7 Beri Peringatan ke Rusia

Sementara itu, Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya berpendapat, bahwa hasil referendum membuktikan penduduk di wilayah itu "tidak ingin kembali ke Ukraina" dan jajak pendapat yang digelar "sudah sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional." (*)

Baca Juga:

Hengkang dari Rusia, Nissan Jual Pabrik

#PBB #Sidang PBB #Rusia #Ukraina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Dunia
Pemimpin Eropa Mulai Mendesak Gencatan Senjata Perang Ukraina dan Rusia Demi Amankan Energi di Musim Dingin
para pemimpin "menekankan perlunya menyepakati gencatan senjata agar ekspor bahan pangan dari kawasan tersebut dapat berjalan."
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 November 2026
Pemimpin Eropa Mulai Mendesak Gencatan Senjata Perang Ukraina dan Rusia Demi Amankan Energi di Musim Dingin
Dunia
Uni Eropa Ingin Mulai Perundingan Perdamaian Rusia dan Ukraina, Tapi Ada Syarat
Eropa tidak akan membiarkan Rusia mendikte persyaratan keamanan, dan Moskow tidak dapat memaksakan tuntutan keamanan yang luas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 November 2026
Uni Eropa Ingin Mulai Perundingan Perdamaian Rusia dan Ukraina, Tapi Ada Syarat
Dunia
China Berharap Penguatan Kerjasama Ekonomi dan Teknologi Antar Negara APEC
Rusia telah mengajukan permohonan untuk menjadi ketua Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 2035 dan berharap pengajuan tersebut mendapat dukungan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
China Berharap Penguatan Kerjasama Ekonomi dan Teknologi Antar Negara APEC
Dunia
Jumlah Narapidana di Prancis Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penjara Makin Sesak
Jumlah narapidana di Prancis mencapai 90.937 orang, jauh melampaui kapasitas penjara. Hampir 9.000 orang terpaksa tidur di atas kasur lantai.
Yusuf Abdillah - Selasa, 03 November 2026
Jumlah Narapidana di Prancis Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penjara Makin Sesak
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Dunia
Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Sesi foto pada ajang itu dibatalkan setelah para diplomat Eropa menolak berdiri dalam sesi foto resmi bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Dwi Astarini - Minggu, 01 November 2026
  Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Indonesia
Nasib Kelam Taufiq Muhammad: Latihan Cuma Seminggu, Langsung Tewas di Garis Depan Donbas
Kisah tragis Taufiq Muhammad, mantan sopir taksi Jakarta yang tewas di pertempuran pertamanya sebagai tentara bayaran Rusia di Ukraina. Simak kronologi lengkapnya!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
Nasib Kelam Taufiq Muhammad: Latihan Cuma Seminggu, Langsung Tewas di Garis Depan Donbas
Dunia
Intelijen Ukraina Ungkap Taufiq Muhammad, Tentara Bayaran Asal Indonesia yang Tewas Saat Bela Pasukan Rusia
Intelijen Ukraina membenarkan seorang WNI asal Sorong, Taufiq Muhammad, tewas di medan perang. Cek fakta lengkap keterlibatannya sebagai tentara bayaran Rusia di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
Intelijen Ukraina Ungkap Taufiq Muhammad, Tentara Bayaran Asal Indonesia yang Tewas Saat Bela Pasukan Rusia
Dunia
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Kuba mengadu ke PBB usai 2,6 juta rakyatnya kesulitan air minum akibat krisis listrik dan blokade ekonomi Amerika Serikat. Simak laporan resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Kuba Mengadu ke PBB: 2,6 Juta Rakyatnya Susah Minum Gara-Gara Trump
Indonesia
PBB Ingatkan Janji Negara Maju Bantu Negara Berkembang Rp 300 Miliar Buat Program Transisi Energi
Mineral kritis yang menjadi komoditas kunci dalam transisi energi harus membawa timbal balik yang bermanfaat bagi negara berkembang pemiliknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
PBB Ingatkan Janji Negara Maju Bantu Negara Berkembang Rp 300 Miliar Buat Program Transisi Energi
Bagikan