Sekjen Golkar Minta Politikus Berhati-Hati Saat Bicara

Thomas KukuhThomas Kukuh - Minggu, 06 Agustus 2017
Sekjen Golkar Minta Politikus Berhati-Hati Saat Bicara

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kanan) (an presiden dengan perwakilan partai koalisi pemerintah tersebut berlangsung tertutup. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham ikut berkomentar terkait pidato Ketua Fraksi Nasdem DPR Victor Bungtilu Laiskodat yang menimbulkan kontroversi. Idrus mengimbau, agar Victor hati-hati dalam berbicara. Terlebih, Politisi Nasdem tersebut merupakan pejabat publik.

"Bicara hati-hati, kalau ada apa-apa dituntut disaat yang‎ sama kita harus berhati-hati," kata Idrus dikediamannya, Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8).

Idrus berharap, agar permasalahan yang menimbulkan kegaduhan di tingkatan sejumlah elite partai politik itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

"Menyelesaikan ini dengan kekeluargaan ya. Apalagi, bulan kedepan akan masuk tahun politik setelah RUU Pemilu disahkan masuk disitu masing-masing ada pengendalian diri. Kita bicara untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Oleh karena itu, Idrus meminta agar persoalan pidato politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut tidak dibesar-besarkan. Ia juga mengimbau, semua pihak untuk menghormati satu sama lain.

"Kita harapkan jangan masalah ini dibesarkan, dan kita harus berbicara sesungguh dan saling menghormati dan pernyaataan itu diorientasikan dirasakan untuk rakyat," pungkas Idrus.

Sebelumnya, Viktor Laiskodat berpidato dalam suatu acara di NTT dan membicarakan tentang kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang ingin mengubah NKRI jadi kekhilafahan. Dalam pidato tersebut, Victor sempat menyebutkan empat parpol yang dinilainya pro-khilafah dan intoleran. Keempat partai tersebut adalah PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat.

Menanggapi pernyataan Viktor Laiskodat ini, keempat partai tersebut mengecamnya. Sebab, pernyataan tersebut dianggap tidak mendasar, bernada provokatif dan mengandung unsur permusuhan serta memecah belah bangsa. Mereka pun menuntut Victor menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Bahkan, PAN dan Gerindra telah melaporkan Victor ke polisi terkait pidato tersebut. (Pon)

#Partai Golkar #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Thomas Kukuh

Berita Terkait

Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan