Sekjen Golkar Minta Politikus Berhati-Hati Saat Bicara

Thomas KukuhThomas Kukuh - Minggu, 06 Agustus 2017
Sekjen Golkar Minta Politikus Berhati-Hati Saat Bicara

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kanan) (an presiden dengan perwakilan partai koalisi pemerintah tersebut berlangsung tertutup. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham ikut berkomentar terkait pidato Ketua Fraksi Nasdem DPR Victor Bungtilu Laiskodat yang menimbulkan kontroversi. Idrus mengimbau, agar Victor hati-hati dalam berbicara. Terlebih, Politisi Nasdem tersebut merupakan pejabat publik.

"Bicara hati-hati, kalau ada apa-apa dituntut disaat yang‎ sama kita harus berhati-hati," kata Idrus dikediamannya, Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8).

Idrus berharap, agar permasalahan yang menimbulkan kegaduhan di tingkatan sejumlah elite partai politik itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

"Menyelesaikan ini dengan kekeluargaan ya. Apalagi, bulan kedepan akan masuk tahun politik setelah RUU Pemilu disahkan masuk disitu masing-masing ada pengendalian diri. Kita bicara untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Oleh karena itu, Idrus meminta agar persoalan pidato politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut tidak dibesar-besarkan. Ia juga mengimbau, semua pihak untuk menghormati satu sama lain.

"Kita harapkan jangan masalah ini dibesarkan, dan kita harus berbicara sesungguh dan saling menghormati dan pernyaataan itu diorientasikan dirasakan untuk rakyat," pungkas Idrus.

Sebelumnya, Viktor Laiskodat berpidato dalam suatu acara di NTT dan membicarakan tentang kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang ingin mengubah NKRI jadi kekhilafahan. Dalam pidato tersebut, Victor sempat menyebutkan empat parpol yang dinilainya pro-khilafah dan intoleran. Keempat partai tersebut adalah PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat.

Menanggapi pernyataan Viktor Laiskodat ini, keempat partai tersebut mengecamnya. Sebab, pernyataan tersebut dianggap tidak mendasar, bernada provokatif dan mengandung unsur permusuhan serta memecah belah bangsa. Mereka pun menuntut Victor menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Bahkan, PAN dan Gerindra telah melaporkan Victor ke polisi terkait pidato tersebut. (Pon)

#Partai Golkar #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Thomas Kukuh

Berita Terkait

Indonesia
Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit
Rikwanto menegaskan bahwa isu pergantian Kapolri dan wacana reformasi Polri adalah dua hal yang berbeda
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit
Indonesia
DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya
Selanjutnya, hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baca juga:
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menolak Reformasi Polri di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun
Berita Foto
Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026
Berita Foto
Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (kanan) dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar
Menkum menyetujui usulan DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar
Indonesia
Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif
penayangan video capaian Presiden RI Prabowo Subianto patut diapresiasi sebagai bentuk inovasi komunikasi publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif
Bagikan