Sekjen Golkar Minta Politikus Berhati-Hati Saat Bicara

Thomas KukuhThomas Kukuh - Minggu, 06 Agustus 2017
Sekjen Golkar Minta Politikus Berhati-Hati Saat Bicara

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kanan) (an presiden dengan perwakilan partai koalisi pemerintah tersebut berlangsung tertutup. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham ikut berkomentar terkait pidato Ketua Fraksi Nasdem DPR Victor Bungtilu Laiskodat yang menimbulkan kontroversi. Idrus mengimbau, agar Victor hati-hati dalam berbicara. Terlebih, Politisi Nasdem tersebut merupakan pejabat publik.

"Bicara hati-hati, kalau ada apa-apa dituntut disaat yang‎ sama kita harus berhati-hati," kata Idrus dikediamannya, Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8).

Idrus berharap, agar permasalahan yang menimbulkan kegaduhan di tingkatan sejumlah elite partai politik itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

"Menyelesaikan ini dengan kekeluargaan ya. Apalagi, bulan kedepan akan masuk tahun politik setelah RUU Pemilu disahkan masuk disitu masing-masing ada pengendalian diri. Kita bicara untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Oleh karena itu, Idrus meminta agar persoalan pidato politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut tidak dibesar-besarkan. Ia juga mengimbau, semua pihak untuk menghormati satu sama lain.

"Kita harapkan jangan masalah ini dibesarkan, dan kita harus berbicara sesungguh dan saling menghormati dan pernyaataan itu diorientasikan dirasakan untuk rakyat," pungkas Idrus.

Sebelumnya, Viktor Laiskodat berpidato dalam suatu acara di NTT dan membicarakan tentang kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang ingin mengubah NKRI jadi kekhilafahan. Dalam pidato tersebut, Victor sempat menyebutkan empat parpol yang dinilainya pro-khilafah dan intoleran. Keempat partai tersebut adalah PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat.

Menanggapi pernyataan Viktor Laiskodat ini, keempat partai tersebut mengecamnya. Sebab, pernyataan tersebut dianggap tidak mendasar, bernada provokatif dan mengandung unsur permusuhan serta memecah belah bangsa. Mereka pun menuntut Victor menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Bahkan, PAN dan Gerindra telah melaporkan Victor ke polisi terkait pidato tersebut. (Pon)

#Partai Golkar #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Thomas Kukuh

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan