Sekda DKI Joko Punya Firasat Jokowi Segera Terbitkan Keppres IKN

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 09 Juli 2024
Sekda DKI Joko Punya Firasat Jokowi Segera Terbitkan Keppres IKN

Sekda DKI Joko berpidato dalam acara sosialisasi Undang-Undang No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. (foto: tangkapan layar Youtube Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEKRETARIS Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono memiliki keyakinan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Feeling saya nih, minggu-minggu ini atau minggu depan keppres tentang pemindahan ibu kota akan dikeluarkan. Feeling, Pak," ucap Sekda Joko di sambut tepuk tangan peserta yang hadir dalam acara Sosialisasi Undang-Undang No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Selasa (9/7).

Keyakinan itu ia ungkapkan lantaran Jokowi bersama pejabat lainnya akan melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan IKN. "Karena rencana upacara 17 Agustus akan dilaksanakan di IKN ya. Sebelum IKN resmi menjadi ibu kota, tentunya keppres harus dikeluarkan," tuturnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan ia tak mau terburu-buru menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Jokowi, penerbitan keppres itu melihat progres pembangunan di IKN. "Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (9/7).

Baca juga:

Ibu Kota Pindah ke IKN, GBK dan Monas Tetap jadi Aset Negara

Eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan pihaknya tak mau memaksakan untuk meneken keppres perpindahan ibu kota. Menurutnya, hal yang dipaksakan tidak baik dalam suatu program.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat progres lapangannya," terangnya.

Jokowi mengungkapkan wacana berkantor di IKN akan terlaksana jika ketersediaan air hingga listrik sudah siap. Kalau semua fasilitas tersebut telah tersedia, ia siap berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum. Kalau siap, pindah," tutupnya.(Asp)

#IKN Nusantara #RUU IKN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Masjid Negara IKN Tinggal Kurang 2% Lagi, Sudah Bisa Dipakai Tarawih Ramadan
Pembangunan Masjid Negara IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hampir rampung dengan progres tinggal kurang dari 2 persen lagi beres.
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Februari 2026
Masjid Negara IKN Tinggal Kurang 2% Lagi, Sudah Bisa Dipakai Tarawih Ramadan
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Indonesia
Fisik Istana Wapres Senilai Rp 1,457 Triliun di IKN Rampung Dikerjakan
Istana Wakil Presiden di IKN menempati lahan dengan luas 148.417 meter persegi, luas bangunan 32.061 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Fisik Istana Wapres Senilai Rp 1,457 Triliun di IKN Rampung Dikerjakan
Indonesia
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Besaran setoran ke kas BUMdes cuma Rp 40 juta per bulan, padahal sedikitnya ada 200 kapal pengangkut material IKN bersadar dengan tarif Rp 20 juta per kapal.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Bagikan