Sejumlah Organisasi Buruh Dukung Anies-Cak Imin dengan Alasan Kinerja hingga Rekam Jejak
PKS resmi usung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 usai rapat Majelis Syuro PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (15/9). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
MerahPutih.com - Empat organisasi buruh, yakni KSPSI, SBSI 92, SPN, dan PPMI secara eksplisit menyatakan dukungan kepada pasangan bakal capres- cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.
Dukungan tersebut diungkapkan para pimpinan empat organisasi buruh itu dalam Talkshow bertajuk "Siapa Capres Pilihan Buruh" yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Ketenagakerjaan di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Kamis (28/9).
Baca Juga:
Demo Buruh Dekat Istana Negara, Polisi Alihkan Sejumlah Arus Lalu Lintas
Ketua Umum SBSI 92 Sunarti menyebut pihaknya mendukung Anies Baswedan dalam pilpres mendatang diambil dari keputusan Rakornas SBSI 92 beberapa waktu lalu.
"Ini pilihan Rakornas, jadi bukan pilihan saya pribadi. Kalau saya pribadi saya tidak mau menggiring karena saya punya hubungan baik dengan ketiga kandidat tersebut," ucap Sunarti kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/9).
Sunarti pun berharap konstelasi Pemilu 2024 menjadi ajang persaingan yang sehat, perbedaan pilihan tidak pantas membuat retak hubungan antar sesama anak bangsa.
"Jangan persoalan capres hubungan baik menjadi retak, saya mempunyai hubungan baik dengan ketiga tokoh tersebut, perbedaan pilihan justru semakin mempererat tali silaturahmi kita," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Joko Heryono menilai Anies Baswedan memiliki konsep dalam mensejahterakan kaum pekerja dan itu dibuktikan ketika Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Pak Anies sudah membuktikan berani mengambil keputusan terkait upah buruh yang layak saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, kita totalitas dukung Anies dia punya konsep bagaimana menghadirkan kesejahteraan bagi kaum buruh," ungkap Joko.
Baca Juga:
Ada Demo Buruh di Patung Kuda, TransJakarta Alihkan Rute Koridor 1
Senada dengan SPN, Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat mengatakan Anies- Muhaimin mempunyai rekam jejak positif bagi kaum pekerja.
"Ada alasan kenapa kita pilih Amin kita perlu presiden yang punya narasi akal pikiran yang sehat dan bisa diajak berdiskusi dan kebijakan berbasis pengetahuan itu penting saya percaya Anis serius memikirkan membangun bangsa ini lebih baik. Begitu juga Muhaimin punya track record baik ketika menjadi Menaker," jelasnya.
Karena itu, organisasi KSPSI telah bulat menyatakan dukungan terhadap paslon dari Koalisi Perubahan itu.
"Sampai pada Rakernas yang diperluas yang jumlahnya lebih besar dari peserta kongres, dan alhamdulillah bulat keputusan mendukung Anies Baswedan," beber Jumhur.
Sementara itu, Ketua Umum PPMI Daeng Wahidin menyebut, kendati organisasinya belum menyatakan sikap resmi, namun PPMI mempunyai tolok ukur utama diantaranya tidak mendukung Omnibus Law Cipta Kerja.
"Meskipun PPMI belum secara resmi, tapi kami punya pandangan akan mendukung capres yang tidak punya latarbelakang mendukung UU Cipta Kerja dan itu kita semua tahu siapa orangnya," kata Daeng. (Knu)
Baca Juga:
2 Alasan Partai Buruh Tidak akan Dukung Anies di Pilpres 2024
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
TVRI Pegang Hak Siar Piala Dunia 2026, Cak Imin Nilai Bisa Jadi Penggerak Ekonomi UMKM
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL