Sejumlah Aktivis Datangi BPK Perihal Kasus Sumber Waras

MerahPutih Megapolitan - Beberapa aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSJ) mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bertemu Ketua BPK Harry Azhar Aziz.

Pertemuan ini dalam rangka menindaklanjuti statement Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyatakan tidak ada unsur melawan hukum dan merugikan negara dalam pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Jakarta Barat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi ketika pak Agus mengeluarkan statement di Komisi III DPR menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Sementara di lain pihak BPK itu dalam laporannya ada (selisih) Rp191 miliar. Harus ada yang meluruskan ini," ucap Ratna Sarumpaet, aktivis AGSJ saat diwawancarai awak media, Jakarta, Senin (20/6).

Menurut Ratna hasil yang dilakukan BPK sudah benar dan sangat layak menjadi referensi bagi penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan di kasus RS Sumber Waras. Ia pun meminta kepada BPK agar tidak tinggal diam saat hasil auditnya disangkal KPK.

"Kami datang kemari untuk memberikan dorongan agar BPK memperjuangkan hasik auditnya. Ini harus diselesaikan jangan berhenti di statemen Agus, Agus bukan maha benar," pungkasnya.

Dalam forum tersebut Ratna juga mengajak BPK untuk hadir dalam bedah kasus RS Sumber Waras yang diadakan pada waktu beberapa hari ke depan. Menurutnya acara tersebut bisa menjadi salah satu ajang untuk melakukan pencerdasan kepada masyarakat terhadap kasus RS Sumber Waras.

"Kami memohon betul kepada BPK untuk hadir dalam bedah kasus ini. Kami harap acara ini sebagai ajang meluruskan apa yang sudah dibelokkan," kata Ratna yang dikenal amat kritis kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini. (Yni)

BACA JUGA:

1. Benny Kabur Harman: Tak Ada Kejanggalan Dalam Kasus Sumber Waras
2. Soal Kasus RS Sumber Waras, KPK Akan Undang BPK
3. Keputusan KPK Mengenai Kasus Sumber Waras Belum Final
4. Panja Komisi III DPR Temukan Lima Kejanggalan dalam Kasus RS Sumber Waras
5. Fadli Zon Pertanyakan Hasil Penyelidikan KPK dalam Kasus RS Sumber Waras