Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com – Siapa tidak tahu gambar Pangeran Diponegoro yang sedang marah dan menampar Patih Yogya yang munafik serta korup, Danurejo IV (menjabat 1813-1847), dengan selop karena suatu pertengkaran tentang penyewaan tanah kerajaan kepada orang Eropa sebelum Perang Jawa medio 1825-1830?
Peristiwa yang membuat heboh Keraton Yogya ini menggarisbawahi bahwa isu korupsi menjadi salah satu isu abadi yang sudah lama menghantui Indonesia. Pada zaman Diponegoro, masalah korupsi menjadi suatu pemicu utama Perang Jawa meskipun sama sekali tidak dibahas di buku pelajaran sejarah sekolah Indonesia saat ini.
Seperti pepatah Prancis : plus ca chage, plus c’est la meme chose (semakin berubah semakin tetap sama), isu korupsi dan cara menanganinya tidak banyak mengalami perubahan selama hampir 200 tahun sejak Diponegoro menampar Patih Yogya Danurejo IV di hadapan sentana (keluarga Sultan) di Keraton Yogya, pada sekitar 1817.
Peter Carey dalam bukunya "Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia" mengungkapkan, cara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadapi pejabat korup di Pemerintah Provinsi DKI dan menghardik para pengkritik di DPRD tidak jauh berbeda dengan Diponegoro.
Arus uang yang melimpah dengan datangnya para penyewa tanah dari Eropa setelah Agustus 1816 di Pulau Jawa, waktu Hindia Timur dikembalikan Inggris kepada Belanda, membuka jalan bagi para pejabat pribumi korup seperti Danurejo IV di Yogya untuk memperkaya diri.
“Situasi Pulau Jawa pasca Agustus 1816 mirip dengan keadaan Indonesia setelah "kejutan harga minyak" Desember 1973, yakni saat terjadi kenaikan harga minyak tiga kali lipat oleh OPEC, yang membuka lebar bagi terciptanya budaya korupsi di Indonesia pada era Orde Baru Soeharto, tulis Carey dalam bukunya.Selama 32 tahun rezim itu, penyelewengan kontrak dan praktik mark-up mencapai tingkat "gila-gilaan”. Sesudah awal 1970-an, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi semacam "penyakit kelembagaan" yang menyangkut segala macam aspek kehidupan sosial di Indonesia. Ini adalah sebuah penyakit kronis yang berdampak fatal di bidang ketatanegaraan, hukum, birokrasi, pendidikan dan kemasyarakatan.
Kalangan yang punya kepentingan mencakup sebuah aliansi yang ganjil antara berbagai unsur-unsur kapitalisme semu yakni oknum-oknum kapitalis yang hanya bisa muncul dan tumbuh karena fasilitas istimewa, koneksi serta kolusi dengan rezim Soeharto.
"Cara melakukan korupsinya pun punya kemiripan dengan zaman sekarang. Hanya saja namanya berubah. Tutuplah mata dan gantikan nama Raden Adipati Danurejo IV dengan sosok seorang Akil Mochtar dan pradata (penghakiman sipil Yogya) dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia masa kini, maka tak pelak kita akan merasakan sesuatu yang tidak asing lagi," tutur Carey.
"Wani Piro" zaman Diponegoro menurut seorang pendukung Pangeran, Raden Adipati Joyodiningrat, pasca-Perang Jawa, bupati Karanganyar (Banyumas) (menjabat 1832-1864), yang menulis naskah pertama tentang isu korupsi di Jawa, berbunyi sebagai berikut :
"Agar perkara selesai, segalanya tergantung kehendak Raden Adipati Danurejo IV. Barang siapa yang menyerahkan sogok dan upeti paling banyak berupa uang atau barang atau khususnya perempuan cantik, dialah yang akan dibuat menang. Jika pihak yang kalah menolak menerima (vonis), maka perkara yang lebih berat akan ditimpakan pada kereka atau akan difitnah bahwa orang itu memelihara perampok (dan) saksi-saksi yang mahir merekayasa bukti akan dipanggil. Pada akhirnya, pihak yang telah (lebih dulu) menolak (vonis) akan dihukum atau diwajibkan membayar denda."
Jadi bagaimana jalan ke depannya? Situasi begitu berbelit dan beku seperti Indonesia belum mengalami perubahan paradigma (paradigma shift) yang signifikan dari zaman tatanan lama alias era feodal Jawa dan zaman reformasi pasca Mei 1998 di mana refleksi pemikir politik Prancis, Alexis de Tocqueville (1805-1859), masih berlaku :
"Saya ingin membayangkan dalam bentuk apa kelaliman akan muncul lagi di dunia ini. Saya lihat kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya sama dan setara. Pada diri mereka sendiri terpendam pencarian tanpa lelah pada kesenangan-kesenangan vulgar dan tak penting yang dengannya mereka isi jiwa-jiwa mereka. Masing-masing di antara mereka hidup terpisah, hampir tidak menyadari nasib yang lainnya. Anak-anak dan sahabat-sahabat karib baginya adalah seluruh umat manusia. Dengan warga negara lainnya, ia berdiri bersama mereka, tetapi tidak melihat mereka. Ia menyantuh mereka, tetapi tidak merasakannya. Ia hanya berada di dalam dan untuk dirinya sendiri (dan) jika ia masih memiliki keluarga dia dapat dikatakan telah kehilangan negaranya."
Memang pengalaman Inggris dan Indoensia pada era modern ini bisa dianggap berbeda bagaikan bumi dan langit. Namun dalam hal pemberantasan korupsi, masa depan Indonesia pasti akan mirip dengan Inggris sebab obat yang paling manjur untuk memberantas korupsi adalah ketakutan atas keadaan yang begitu mendesak. Seperti pedoman Mahatma Gandhi, "jarang orang menjadi baik hanya demi kebaikan, mereka menjadi baik karena keadaan mengharuskan.” (Pon)
