Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama sepuluh Supreme Audit Institutions (SAI) membicarakan peran lembaga pemeriksa dalam menerapkan Sustainable Development Goals(SDGs) di Hotel Anvaya, Kuta, Bali, Rabu (23/8).
Dalam pertemuan yang dihadiri 25 Ketua BPK dari 11 negara itu membahas 17 poin penting SDGs beberapa di antaranya terkait pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, kesehatan, dan juga infrastruktur dunia.
Kegiatan yang telah menginjak tahun ke-9 ini dibuka oleh Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, yang dihadiri pula oleh Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono.
Dalam sambutannya, Moermahadi memaparkan bahwa 17 poin ini merupakan target jangka panjang untuk merencanakan aksi menyejahterakan masyarakat dan juga bumi.
"Pemerintah kita sudah memiliki kepedulian dan tanggung jawab atas hal itu untuk menindaklanjuti dan me-review dari segi negara, regional maupun setaraf global. Ini untuk mengimplementasikan target itu dalam kurun waktu 15 tahun," kata Moermahadi.
Menurut Moermahadi, Institusi Pemeriksa (SAI) konsisten melalui auditnya sesuai dengan mandat dan prioritas pemeriksaannya, yang dapat memberikan kontribusi nyata melalui pemantauan implementasi SDGs di masing-masing negara untuk dapat memberikan perbaikan terhadap SDGs di masa yang akan datang.
"Indonesia sendiri telah mengesahkan untuk mengimplementasikan dan memberikan penghargaan untuk SDGs. Dengan kerja nyata dari Menteri Pembangunan dan Perencanaan yang akan berkolaborasi dengan tim SDGs," tandasnya. (*)
Berita ini merupakan laporan dari kontributor Merahputih.com untuk wilayah Bali dan sekitarnya, Raiza Andini. Baca berita terkait Bali lainnya di: Konferensi Pelabuhan Dunia Digelar Di Bali
