Sebanyak 25 Ketua BPK Dunia Bahas Kesejahteraan Masyarakat di Bali

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 23 Agustus 2017
Sebanyak 25 Ketua BPK Dunia Bahas Kesejahteraan Masyarakat di Bali

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama 10 Supreme Audit Institutions (SAI) menggelar pertemuan di Hotel Anvaya, Kuta, Badung, Bali. (MP/Raiza Andini)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama sepuluh Supreme Audit Institutions (SAI) membicarakan peran lembaga pemeriksa dalam menerapkan Sustainable Development Goals(SDGs) di Hotel Anvaya, Kuta, Bali, Rabu (23/8).

Dalam pertemuan yang dihadiri 25 Ketua BPK dari 11 negara itu membahas 17 poin penting SDGs beberapa di antaranya terkait pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, kesehatan, dan juga infrastruktur dunia.

Kegiatan yang telah menginjak tahun ke-9 ini dibuka oleh Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, yang dihadiri pula oleh Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono.

Dalam sambutannya, Moermahadi memaparkan bahwa 17 poin ini merupakan target jangka panjang untuk merencanakan aksi menyejahterakan masyarakat dan juga bumi.

"Pemerintah kita sudah memiliki kepedulian dan tanggung jawab atas hal itu untuk menindaklanjuti dan me-review dari segi negara, regional maupun setaraf global. Ini untuk mengimplementasikan target itu dalam kurun waktu 15 tahun," kata Moermahadi.

Menurut Moermahadi, Institusi Pemeriksa (SAI) konsisten melalui auditnya sesuai dengan mandat dan prioritas pemeriksaannya, yang dapat memberikan kontribusi nyata melalui pemantauan implementasi SDGs di masing-masing negara untuk dapat memberikan perbaikan terhadap SDGs di masa yang akan datang.

"Indonesia sendiri telah mengesahkan untuk mengimplementasikan dan memberikan penghargaan untuk SDGs. Dengan kerja nyata dari Menteri Pembangunan dan Perencanaan yang akan berkolaborasi dengan tim SDGs," tandasnya. (*)

Berita ini merupakan laporan dari kontributor Merahputih.com untuk wilayah Bali dan sekitarnya, Raiza Andini. Baca berita terkait Bali lainnya di: Konferensi Pelabuhan Dunia Digelar Di Bali

#BPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
KPK menggandeng KPK untuk menelusuri kasus korupsi kuota haji tambahan. Pemeriksaan ini melibatkan biro haji dan umrah.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
MAKI mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. KPK digugat terkait SP3 kasus tambang nikel Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
MAKI Ajukan Praperadilan, Gugat KPK soal SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
Indonesia
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
KPK memeriksa tiga saksi dan menggandeng BPK untuk hitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mesin EDC senilai Rp 1,2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Berita Foto
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Kepala BPK Isma Yatun memyerahkan IHPS I BPK RI 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 18 November 2025
Momen BPK Serahkan IHPS I Tahun 2025 Selamatkan Keuangan Negara Sebesar Rp69,21 Triliun
Berita Foto
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bersama Ketua BPK RI Isma Yatun beserta jajarannya di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Berita Foto
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi (dua kanan) didampingi Pengurus Dekopin berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono (dua kiri) usai pertemuan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Bagikan