SBY Ungkap Alasan Demokrat Bersikeras Revisi UU Ormas

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 30 Oktober 2017
SBY Ungkap Alasan Demokrat Bersikeras Revisi UU Ormas

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama anggota partai. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan alasan partainya bersikeras ingin merevisi Undang-Undang Ormas yang beberapa waktu lalu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR.

"Sikap Partai Demokrat sangat tegas dan jelas. Demokrat setuju jika perppu dilakukan revisi. Demokrat menolak perppu, jika tidak dilakukan revisi terhadap kandungan Perppu Ormas tersebut," kata SBY dalam jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Menurut SBY, jika Perppu Ormas langsung diberlakukan sebagai UU dan tidak direvisi maka substansi UU Ormas tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan jiwa konstitusi bangsa kita, yakni UUD 1945.

"Kalau tidak direvisi, paradigma dan substansi UU tersebut ada yang tidak tepat, tidak adil dan tidak sesuai dengan jiwa konstitusi kita, UUD 1945. Meskipun sebagaian dari substansi perppu tepat dan memang diperlukan," katanya.

SBY juga menjelaskan sikap fraksi Demokrat dalam rapat paripurna DPR yang mengambil sikap setuju asalkan Perppu Ormas setelah disahkan menjadi UU direvisi. Menurutnya, kalau Demokrat hanya menolak, maka perppu tanpa revisi akan otomatis jadi UU.

"Dipastikan dari perimbangan fraksi yang setuju dan menolak, dari pertimbangan jumlah suara, bagi yang menolak akan kalah. Yang setuju akan menang. Karena itu, Demokrat dengan gigih, sadar, dan konsisten akan memperjuangkan revisi," tandasnya.

Tak hanya itu, sebelum melakukan pertemuan dengan Jokowi, SBY juga telah memerintahkan kepada fraksi Demokrat di DPR untuk melakukan lobi dengan pemerintah.

Dalam proses lobi tersebut, partai berlambang mercy biru itu setuju Perppu Ormas dijadikan undang-undang. Namun, Partai Demokrat meminta garansi kepada pemerintah agar setelah disahkan dilakukan revisi.

"Dalam lobi‎ itu Partai Demokrat mendapat garansi, bahwa pemerintah akan melakukan revisi. Lima hari sejak keputusan paripurna, fraksi Demokrat, utamanya komisi II telah menyiapkan usulan revisi UU Ormas," tandasnya. (Pon)

Baca berita terkait keputusan Demokrat terkait Perppu Ormas yang lain: Demokrat Rapat Finalisasi Usulan Revisi UU Ormas

#Uu Ormas #Perppu Ormas #Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Pameran SBY Art Community 2026 Dibuka di TIM, Pramono Soroti Kolaborasi Indonesia-Jerman
Pramono Anung membuka Pameran SBY Art Community 2026 di TIM. Pameran Art for Peace and a Better Future mempertemukan seniman Indonesia dan Jerman.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 Agustus 2026
Pameran SBY Art Community 2026 Dibuka di TIM, Pramono Soroti Kolaborasi Indonesia-Jerman
Indonesia
Megawati dan SBY Absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jokowi Dipastikan Hadir
Megawati dan SBY absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Namun, Jokowi dipastikan hadir dalam sidang tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati dan SBY Absen di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Jokowi Dipastikan Hadir
Indonesia
Istana Pastikan SBY tak Hadiri Upacara HUT ke-81 RI
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu tengah menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Istana Pastikan SBY tak Hadiri Upacara HUT ke-81 RI
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan