SBY Ungkap Alasan Demokrat Bersikeras Revisi UU Ormas

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 30 Oktober 2017
SBY Ungkap Alasan Demokrat Bersikeras Revisi UU Ormas

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama anggota partai. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan alasan partainya bersikeras ingin merevisi Undang-Undang Ormas yang beberapa waktu lalu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR.

"Sikap Partai Demokrat sangat tegas dan jelas. Demokrat setuju jika perppu dilakukan revisi. Demokrat menolak perppu, jika tidak dilakukan revisi terhadap kandungan Perppu Ormas tersebut," kata SBY dalam jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Menurut SBY, jika Perppu Ormas langsung diberlakukan sebagai UU dan tidak direvisi maka substansi UU Ormas tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan jiwa konstitusi bangsa kita, yakni UUD 1945.

"Kalau tidak direvisi, paradigma dan substansi UU tersebut ada yang tidak tepat, tidak adil dan tidak sesuai dengan jiwa konstitusi kita, UUD 1945. Meskipun sebagaian dari substansi perppu tepat dan memang diperlukan," katanya.

SBY juga menjelaskan sikap fraksi Demokrat dalam rapat paripurna DPR yang mengambil sikap setuju asalkan Perppu Ormas setelah disahkan menjadi UU direvisi. Menurutnya, kalau Demokrat hanya menolak, maka perppu tanpa revisi akan otomatis jadi UU.

"Dipastikan dari perimbangan fraksi yang setuju dan menolak, dari pertimbangan jumlah suara, bagi yang menolak akan kalah. Yang setuju akan menang. Karena itu, Demokrat dengan gigih, sadar, dan konsisten akan memperjuangkan revisi," tandasnya.

Tak hanya itu, sebelum melakukan pertemuan dengan Jokowi, SBY juga telah memerintahkan kepada fraksi Demokrat di DPR untuk melakukan lobi dengan pemerintah.

Dalam proses lobi tersebut, partai berlambang mercy biru itu setuju Perppu Ormas dijadikan undang-undang. Namun, Partai Demokrat meminta garansi kepada pemerintah agar setelah disahkan dilakukan revisi.

"Dalam lobi‎ itu Partai Demokrat mendapat garansi, bahwa pemerintah akan melakukan revisi. Lima hari sejak keputusan paripurna, fraksi Demokrat, utamanya komisi II telah menyiapkan usulan revisi UU Ormas," tandasnya. (Pon)

Baca berita terkait keputusan Demokrat terkait Perppu Ormas yang lain: Demokrat Rapat Finalisasi Usulan Revisi UU Ormas

#Uu Ormas #Perppu Ormas #Partai Demokrat #Susilo Bambang Yudhoyono
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Bagikan