Pemilu 2019

SBY: Kita Harus Menerima Hasil Pemilu Secara Kesatria

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 28 Mei 2019
  SBY: Kita Harus Menerima Hasil Pemilu Secara Kesatria

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: Partai Demokrat/Facebook

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan alasannya menerima hasil Pemilu 2019 yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya akan mulai pertama, saya pribadi dan Partai Demokrat memiliki nilai atau values dan etika yang kami junjung tinggi untuk menerima kekalahan jika hal itu memang kita alami," kata SBY melalui video conference yang ditampilkan di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (27/5).

SBY mencontohkan, saat dirinya kalah dalam pertarungan memperebutkan kursi wakil presiden di DPR pada 2001 silam. Kala itu Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur. Hamzah Haz-lah yang terpilih sebagai wapres.

"Sebelum Partai Demokrat berdiri pada pemilu 2001 saya kira sebagian kader masih ingat saya kalah pada putaran kedua pemilihan cawapres. Sekian jam setelah kalah, saya sampaikan pernyataan untuk menerima kekalahan itu," ungkap SBY.

Presiden SBY bersama Ibu Ani Yudhoyono saat bersafari keliling Jawa
Susilo Bambang Yudhoyono saat melakukan tour de java beberapa waktu lalu. Foto: Facebook/SBY

Kemudian, SBY memberikan ucapan selamat kepada cawapres terpilih Hamzah Haz. Tak hanya pada 2001, SBY juga pernah mengakui kekalahan partainya oleh tiga partai politik yang suaranya melebihi Partai Demokrat pada Pileg 2014.

"Pada pemilu 2014 saya terima hasil Quick Count dan mengucapkan selamat pada 3 parpol yang di atas Demokrat," imbuhnya.

SBY menambahkan, jiwa untuk menerima kekalahan tersebut juga telah tertanam di putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2018, lalu. Atas dasar itulah, SBY menerima hasil keputusan KPU terkait Pemilu 2019.

"Yang saya lakukan pada 21 mei 2019 lalu (pernyataan sikap lewat video), hakikatnya sama. Meski perolehan partai kita menurun dibandingkan 2014, secara kesatria kita harus menerima hasil pemilu itu," ujarnya.

BACA JUGA: SBY Bocorkan Isi Pertemuan AHY dan Jokowi di Istana Bogor

SBY: Prabowo Mendadak Batalkan Pertemuan di Singapura

Meskipun menerima hasil keputusan KPU, SBY memberikan catatan yang harus dibenahi terkait Pemilu 2019.
Karena itu, Partai Demokrat mendukung penuh calegnya yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilu 2019.

"Di samping Demokrat memberi jalan kepada caleg demokrat yang gugat ke MK, dengan sangat serius Demokrat juga akan lakukan evaluasi komprehensif atas pemilu 2019 agar pemilu 2024 dapat dilaksankan lebih damai, jujur, adil, demokratis, berkualitas," pungkas SBY.(Pon)

#Pemilu 2019 #Susilo Bambang Yudhoyono #Partai Demokrat #Komisi Pemilihan Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Bagikan