Headline

Save Meratus Dapat Perhatian Serius dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 30 Juli 2019
 Save Meratus Dapat Perhatian Serius dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (Foto Antara/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Masifnya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menimbulkan gelojak lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pihaknya terus mengkaji tuntutan masyarakat Kalimantan Selatan untuk melindungi Meratus.

"Terkait tuntutan 'Save Meratus', kini sedang kita teliti dan kaji dengan tim dari Kemen LHK," kata dia usai meletakkan batu pertama pembangunan Plaza Jokowi di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam, Kalimantan Selatan, Selasa (30/7).

Baca Juga: Serunya Kerja Sama Masyarakat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Mengurangi Sampah di Laut

Namun yang pasti, tambah Siti Nurbaya, apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten, telah sesuai dengan harapan pemerintah pusat

Menurut dia, pihaknya banyak belajar dari Kalimantan Selatan, terkait persoalan reklamasi dan rehabilitasi tambang dan kawasan hutan.

Kawasan Meratus di Kalimantan Selatan
Kawasan Meratus di Kalimantan Selatan (Foto: antaranews)

"Saya juga telah berkoordinasi dengan kementerian ESDM dan PU, untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan lingkungan dari aktivitas tambang, termasuk lubang-lubang tambang," katanya.

Menurut dia, persoalan seperti banyaknya lubang-lubang akibat pertambangan, merupakan persoalan lama yang harus secepatnya mendapatkan penanganan.

"Pak Presiden dan pak Wapres,meminta agar persoalan lingkungan, termasuk lubang-lubang tambang, secepatnya segera ditangani dan segera dilakukan upaya perbaikan itu," ujar dia.

Saat ini, tambah Siti, pihaknya sedang melakukan percepatan pemulihan lingkungan dari aktivitas tambang, baik yang masih beroperasi maupun sudah tidak lagi beroperasi.

Kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar ke Kalimantan Selatan, dalam rangka meletakkan batu pertama pembangunan Plaza Jokowi di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Adam.

Pembangunan Plaza Jokowi tersebut, sebagai upaya meningkatkan ekonomi rakyat di sekitar kawasan hutan yang dilaksanakan persis di lokasi saat Presiden Joko Widodo menanam pohon pada 2015.

Pembangunan Plaza Jokowi, tambah Siti sebagaimana dilansir Antara, merupakan upaya Pemprov Kalsel untuk mengefektifkan pengembangan kawasan hutan secara lestari, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya telah meminta kepada seluruh jajaran kehutanan agar kawasan hutan tidak lagi sebagai kawasan tertutup," katanya.

Baca Juga: Usulan Prabowo soal Pemisahan Kementerian LH dan Kehutanan Dinilai Langkah Strategis

Menurut Siti Nurbaya, sesuai keinginan Presiden, pembangunan kawasan hutan harus mengedepankan kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan kawasan hutan adat, meningkatkan hasil hutan, dan tetap menjaga kelestarian kawasan.

Kebijakan tersebut, tambah dia, telah mampu dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana kehutanan.(*)

Baca Juga: Menteri Siti Nurbaya Ajak Keluarga Tanam Rasa Cinta Lingkungan Hidup

#Siti Nurbaya #Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan #Kelapa Sawit #Pertambangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kawasan Cikande Tercemar Cesium-137, Menteri Lingkungan Hidup Pastikan Warga Terpapar Sudah Direlokasi
Selain relokasi, Kementerian Lingkungan Hidup juga terus melakukan proses dekontaminasi paparan radioaktif di Cikande.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Kawasan Cikande Tercemar Cesium-137, Menteri Lingkungan Hidup Pastikan Warga Terpapar Sudah Direlokasi
Indonesia
Biodiesel 50 Bakal Tekan Harga Sawit Petani, SPKS Desak Pemerintah Hati-Hati
Dengan diberlakukan B50, pemerintah hampir pasti akan menaikkan Pungutan Ekspor (PE) yang saat ini masih berada di angka 10 persen untuk mendanai subsidi program biodiesel B40.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Biodiesel 50 Bakal Tekan Harga Sawit Petani, SPKS Desak Pemerintah Hati-Hati
Indonesia
Menteri LH Resmikan Waste Crisis Center, untuk Atasi Darurat Sampah Nasional
WCC hadir sebagai terobosan dalam mengatasi darurat pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 31 Juli 2025
Menteri LH Resmikan Waste Crisis Center, untuk Atasi Darurat Sampah Nasional
Indonesia
Menteri LH Berangkatkan Tim Pemadam Karhutla Riau: Pantang Pulang Sebelum Padam
Sebanyak 200 personel dilepas untuk bertugas menangani kebakaran hutan di Riau.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 Juli 2025
Menteri LH Berangkatkan Tim Pemadam Karhutla Riau: Pantang Pulang Sebelum Padam
Indonesia
Pemerintah Musnahkan Tanaman Sawit 700 Hektare di Dalam Kawasan TN Tesso Nilo
Saat ini, Kemenhut lebih fokus pada pencegahan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, karena dinilai efektif ketimbang harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pemadaman ketika terjadi kebakaran hutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
Pemerintah Musnahkan Tanaman Sawit 700 Hektare di Dalam  Kawasan TN Tesso Nilo
Indonesia
Menteri LH: Kendaraan Berat Tak Lolos Uji Emisi Kena Sanksi
Kendaraan berat kategori N dan O yang tidak lolos uji emisi akan terkena sanksi tegas berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 Juli 2025
Menteri LH: Kendaraan Berat Tak Lolos Uji Emisi Kena Sanksi
Indonesia
Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Menguat Jadi 877,89/MT Periode Juli, Naik 2,51 Persen
Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1553 Tahun 2025 tentang HR CPO yang Dikenakan BK dan Tarif Layanan Umum BPDP-KS.
Dwi Astarini - Kamis, 03 Juli 2025
Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Menguat Jadi 877,89/MT Periode Juli, Naik 2,51 Persen
Indonesia
Sepak Terjang PT Mulia Raymond Perkasa, Ikut Kelola Tambang Nikel di Raja Ampat
PT Mulia Raymond Perkasa ikut mengelola tambang nikel di Raja Ampat. Berikut adalah sepak terjang perusahaan tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 11 Juni 2025
Sepak Terjang PT Mulia Raymond Perkasa, Ikut Kelola Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Sembarangan Keluarkan IUP, DPR Serukan Perang Melawan Mafia Tambang
Mufti Anam juga menyoroti bahwa pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 jo UU No 27 Tahun 2007
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Juni 2025
Pemerintah Diminta Tak Sembarangan Keluarkan IUP, DPR Serukan Perang Melawan Mafia Tambang
Indonesia
Legislator Dorong Pemerintah Periksa Izin Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
"Apakah izinnya sudah sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, melihat apakah masih berlaku izin itu," kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Legislator Dorong Pemerintah Periksa Izin Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat
Bagikan