Satu Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Lemah Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 14 Oktober 2015
Satu Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Lemah Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik- Jelang satu tahun pemerintahan Jokowi-Jk, tingkat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi kian menurun. Pemberantasan korupsi dinilai jalan ditempat dan cenderung diperlemah.

Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai pemberantasan korupsi cenderung tidak jalan disebabkan pemerintah dalam hal ini Presiden tidak tegas terhadap cita-cita pemberantasan korupsi.

"Adanya konflik KPK-Polri membuktikan kurang tegasnya pemerintah terhadap cita-cita pemberantasan korupsi," katanya kepada merahputih.com, Rabu (14/10).

Selain itu, kata Ray polemik revisi UU kewenangan KPK menjadi indikasi bahwa pemerintah tidak tegas untuk memberantas korupsi.

"Tidak bisa dipisahkan antara partai pendukung revisi UU KPK yang mayoritas berasal dari Fraksi PDIP dengan pemerintahan saat ini, meskipun usulan itu berasal dari DPR RI," ujarnya.

Dia menambahkan Indikasi pelemahan KPK itu sangat terlihat, meskipun DPR RI menunda pembahasan itu.
"Butir-butirnya kan ada, revisi terhadap sejumlah wewenang KPK itu yang dinilai akan memperlemah kinerja KPK dalam mengusut KKN," tukasnya.(Fdi)

 

Baca Juga:

  1. Jelang Satu Tahun Jokowi-JK, Manajemen Pemerintahan Buruk
  2. Soal Kabut Asap, Melanie Subono Sindir Jokowi
  3. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hambat Penerimaan Pajak
  4. Janji Jokowi di Awal Memerintah Belum Terealisasi
  5. Kontras Sebut Pemerintahan Jokowi Sengaja Buka Celah Konflik Agraria
#Satu Tahun Jokowi-JK #KPK #Presiden Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
Uang yang disita penyidik KPK diduga bersumber dari tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Indonesia
Kantor DJP Diobok-obok KPK, Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa Janji Tak Bakal Menghalang-halangi
Kasus suap PBB PT Wanatiara Persada seret Kepala KPP Madya Jakarta Utara
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Kantor DJP Diobok-obok KPK, Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa Janji Tak Bakal Menghalang-halangi
Indonesia
KPK Sita CCTV hingga Valas usai Geledah KPP Madya Jakarta Utara
KPK menggeledah KPP Madya Jakarta Utara terkait dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada. Penyidik menyita CCTV, dokumen, dan uang valas.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Sita CCTV hingga Valas usai Geledah KPP Madya Jakarta Utara
Indonesia
Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka, Komisi VIII DPR Minta KPK Transparan Usut Kasus Korupsi Kuota Haji
Yaqut Cholil Quomas ditetapkan sebagai tersangka. Komisi VIII DPR pun meminta KPK transparan mengusut kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka, Komisi VIII DPR Minta KPK Transparan Usut Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi PT Wanatiara Persada, KPK Tak Tutup Peluang Periksa Pejabat Maluku Utara
KPK membuka peluang memeriksa pejabat Maluku Utara, termasuk gubernur, dalam pengembangan kasus dugaan suap pajak PT Wanatiara Persada yang bermuara di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Januari 2026
Kasus Dugaan Korupsi PT Wanatiara Persada, KPK Tak Tutup Peluang Periksa Pejabat Maluku Utara
Indonesia
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Rosmauli menyampaikan permohonan maaf DJP kepada masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Indonesia
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK Potong Pembayaran Pajak Sampai 80 Persen
Pajak tahun 2023 yang seharusnya dibayarkan PT Wanatiara Persada sekitar Rp75 miliar kemudian diubah menjadi Rp 15,7 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK Potong Pembayaran Pajak Sampai 80 Persen
Indonesia
Kasus Suap Pajak Terbongkar, KPK Tahan Kepala KPP dan Konsultan Pajak
KPK menetapkan lima tersangka dalam OTT suap pajak. Potensi penerimaan negara Rp 75 miliar diduga dipangkas lewat praktik korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Kasus Suap Pajak Terbongkar, KPK Tahan Kepala KPP dan Konsultan Pajak
Berita Foto
Jubir KPK Budi Prasetyo Benarkan KPK OTT Delapan Orang dalam Kasus Suap Pajak
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyampaikan keterangan kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (10/1/2026) .
Didik Setiawan - Sabtu, 10 Januari 2026
Jubir KPK Budi Prasetyo Benarkan KPK OTT Delapan Orang dalam Kasus Suap Pajak
Bagikan