Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Satuan Tugas (Satgas) 115 Pemberantasan IUU Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membongkar praktik perdagangan orang dan perbudakan 20 ABK Indonesia di kapal STS-50 buronan Interpol yang telah ditangkap aparat. KKP bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dalam membongkar kejahatan internasional itu.
"Tim gabungan akan bekerja sama dengan IOM untuk terus menyelusuri dugaan praktik perdagangan orang dan perbudakan terhadap 20 ABK Indonesia yang bekerja di kapal STS-50. Apabila ditemukan indikasi praktik perdagangan orang, maka kami akan memproses secara hukum agen penyalur PT GSJ berdasarkan aturan perundangan," kata Menteri KKP Susi Pudjiastuti, dalam jumpa pers di kantor KKP, Jakarta, Rabu (18/4).
Menurut Susi, tim gabungan akan terus menyelusuri dugaan pelanggaran STS-50 di Indonesia berdasarkan dokumen dan informasi elektronik yang didapatkan dari telepon genggam dan laptop yang ditemukan di atas kapal STS-50.
Laman Antara melansir, pada tanggal 11-12 April 2018, tim gabungan TNI AL, KKP, dan Polri di bawah koordinasi Satgas 115 telah memeriksa kapal STS-50 atas dugaan pelanggaran hukum terkait perdagangan orang terhadap 20 orang ABK WNI.
Tim gabungan KKP dibantu IOM dan BNN juga memeriksa kemungkinan kapal membawa narkotika. Hasil wawancara terhadap 20 orang ABK WNI ditemukan fakta mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Sebanyak 20 orang ABK itu disalurkan agen penyalur PT GSJ yang diduga mengetahui sejarah operasi ilegal kapal STS-50. Sebelum berangkat, mereka diwajibkan menandatangani perjanjian kapal laut (PKL) berbahasa Indonesia dan Inggris.
Namun, para ABK tidak diizinkan membaca seluruh isi PKL dan diminta membayar jutaan rupiah sebagai biaya pengurusan. Ternyata Rusia PT GSJ tidak memberi informasi secara benar kepada ABK karena sebelumnya dijanjikan akan dikirim ke kapal Korea Selatan, tetapi kenyataannya dikirim ke kapal Rusia.
Para ABK dijanjikan gaji sekitar 360 dolar AS per bulan. Namun, gaji para ABK selama dua bulan pertama ditahan sebagai jaminan penyelesaian kontrak. Jumlah yang diterima keluarga ABK juga lebih kecil dari seharusnya, yaitu sekitar Rp4,5 juta per bulan.
Para ABK juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2,5 juta yang dibayarkan selama lima bulan atau potongan sebesar Rp500 ribu per bulan. Apabila para ABK tidak bekerja di atas kapal, mereka diancam pemotongan gaji hingga sekitar 25 dolar.
Menteri KKP Susi Pudjiastuti (kedua kanan) didampingi Koordinator Satgas 115 Mas Achmad Santosa (ketiga kanan) dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman (kanan) menyampaikan keterangan pers tindak lanjut penangkapan kapal STS-50 buronan Interpol, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (18/4). Tim gabungan di bawah koordinasi Satgas 115 yang terdiri dari TNI AL, KKP, dan Polri telah melakukan pemeriksaan atas kapal STS-50 yang merupakan buronan Interpol guna menelusuri dugaan perdagangan orang dan perbudakan terhadap 20 orang ABK berwarga negara Indonesia yang bekerja di kapal tersebut. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Kapal STS-50 sebelumnya pernah ditahan dan diperiksa pemerintah China pada tanggal 22 Oktober 2017 sebelum melarikan diri tanpa membawa dokumen apa pun. Kapal ini pada 18 Fenruari 2018 juga ditahan dan diperiksa pemerintah Mozambik sebelum kembali melarikan diri di hari yang sama.
Paspor serta buku pelaut disita petugas pemeriksa saat kapal tertangkap pertama kali di Tiongkok. Saat itu, para ABK sudah meminta pulang dan melakukan mogok kerja.
ABK WNI sempat menghubungi PT GSJ selaku agen penyalur untuk dipulangkan, tetapi ditolak dan diancam pembayaran denda kontrak sebesar Rp6 juta.
Bahkan, Kapten kapal STS-50 mengatakan apabila para ABK menolak bekerja, maka status mereka berubah menjadi penumpang dan harus membayar 25 dolar AS per hari selama tinggal dan berada di atas kapal. (*)
