Headline

Satgas Berantas Media Abal-Abal Segera Dibentuk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Februari 2019
Satgas Berantas Media Abal-Abal Segera Dibentuk

Ilustrasi (MP/Asropih Opih)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Dewan Pers segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas media yang tidak resmi alias abal-abal dan merusak citra media resmi.

"Itu (satgas) diperlukan untuk menunjuk pelaksana tugas masing-masing dari institusi dan instansi agar duduk bersama membahas persoalan ini," sebut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (15/2).

Kehadiran media palsu ini telah mengintimidasi media resmi dan merusak citra jurnalistik. Stanley menegaskan, untuk melakukan hal itu, pihaknya akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) dan instansi terkait untuk memblokir situs mereka.

Ia menyebut belum lama ini Dewan Pers disibukkan dengan hadirnya media siber (online) palsu memberitakan Debat Capres di Hotel Bidakara Jakarta 19 Januari lalu, salah satu pasangan calon 'ngompol' ketika debat sehingga menimbulkan reaksi keras.

"Celakanya, menggunakan nama Polhukam.id yang nyaris mirip dengan situs resminya. Saat dilacak polisi domain di situs ini sudah diblokir. Tentu masih banyak media abal-abal lain memiripkan namanya dengan media arus utama untuk mengelabui pembacanya sehingga orang percaya berita hoaks," jelas dia.

Gedung Dewan Pers di Jakarta (Foto: Istimewa)

Menanggapi masalah tersebut, pihaknya akan melakukan pertemuan guna membahas persoalan ini. Selain itu, Dewan Pers secara intens terus melakukan verifikasi pendataan terhadap perusahaan pers untuk menekan maraknya media-media palsu atau abal-abal.

Stanley memperkirakan ada sekitar dua ribuan media cetak, tapi hanya 567 media cetak menjalankan secara profesional berdasarkan data 2014 dan menyusut pada tahun 2015 berjumlah hanya 321 media cetak. Hingga saat ini total media di Indonesia sekitar 47 ribuan dan paling banyak bermunculan adalah media daring/siber.

Sedangkan media siber diperkirakan mencapai angka 43.300 ribu. Tetapi tercatat sebagai media profesional dan lolos syarat pendataan pada 2014 hanya 211 media daring, kemudian menyusut menjadi 168 media daring pada 2015.

Selain itu, hingga akhir 2014 tercatat untuk media radio sebanyak 1.166 dan 394 media televisi. Pada 2015 media radio juga menyusut menjadi 674 media radio, sedangkan televisi bertambah menjadi 523 media televisi. (*)

#Media Online #Media Hoax #Satgas Anti Hoax #Dewan Pers
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Pasal yang menyebutkan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas masih sangat multitafsir dan abstrak sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Indonesia
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Penertiban dilakukan untuk mencegah salah kaprah media-media itu dianggap perpanjangan tangan dari lembaga negara yang bersangkutan.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Indonesia
Kontroversi Penghapusan Artikel Media Detik, Imparsial: Ini Ancaman Kebebasan Berekspresi
Direktur Imparsial Ardi Manto menyebut, "tindakan intimidasi terhadap warga sipil hanya karena menyampaikan kritik adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi".
Frengky Aruan - Minggu, 25 Mei 2025
Kontroversi Penghapusan Artikel Media Detik, Imparsial: Ini Ancaman Kebebasan Berekspresi
Indonesia
Dewan Pers Hormati Kebijakan Redaksi Detik.com Hapus Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?'
Tulisan opini tersebut dihapus atas permintaan penulis dengan alasan keamanan dan keselamatan penulis.
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Dewan Pers Hormati Kebijakan Redaksi Detik.com Hapus Opini 'Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?'
Indonesia
Kolaborasi Lintas Kementerian Upayakan Solusi Atasi PHK Jurnalis
Satgas PHK yang akan segera diluncurkan dapat menangani masalah ini sebagai prioritas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
Kolaborasi Lintas Kementerian Upayakan Solusi Atasi PHK Jurnalis
Indonesia
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Kini masyarakat melihat dunia berdasarkan apa yang ditampilkan gawai masing-masing
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Indonesia
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Dewan Pers gandeng LPSK untuk menjamin keselamatan jurnalis dan mendukung kebebasan pers di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Mei 2025
Keselamatan Jurnalis Terancam Berbagai Bentuk Kekerasan, LPSK Siapkan Perlindungan
Indonesia
Dewan Pers Perkuat Komitmen Perlindungan Terhadap Jurnalis Dengan LPSK
Dewan Pers mendorong pembentukan Satuan Tugas Nasional Perlindungan Jurnalis yang melibatkan LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga independen lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Mei 2025
Dewan Pers Perkuat Komitmen Perlindungan Terhadap Jurnalis Dengan LPSK
Indonesia
Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus guna menjaga keberlangsungan media
Angga Yudha Pratama - Senin, 05 Mei 2025
Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya
Indonesia
Komjak Nyatakan Produk Jurnalistik, Senegatif Apa pun tak Bisa Dijadikan Delik Hukum
Dalam konteks penegakan hukum, jurnalis justru memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga penegak hukum.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Mei 2025
Komjak Nyatakan Produk Jurnalistik, Senegatif Apa pun tak Bisa Dijadikan Delik Hukum
Bagikan