Sanusi: Ahok Enggak Usah Panik
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi. (Foto: MP/Fachruddin Chalik)
MerahPutih Megapolitan - Pasca Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merampungkan laporan hasil audit investigasi terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 November 2015 mendatang, KPK akan menindaklanjuti laporan BPK tersebut dan memeriksa berbagai pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok).
Kendati begitu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi menyarankan agar Ahok tidak perlu panik dalam menghadapi pemeriksaan dari KPK tersebut. Hal itu diungkapkan Mohammad Sanusi seusai acara diskusi tentang "Banjir" yang diinisiasi oleh R-Mol, Selasa (24/11).
"BPK itu lembaga negara orangnya disumpah oleh negara, jadi antara sesama lembaga negara tidak boleh saling tuding, nanti silakan didebatkan, enggak usah panik kan enggak ada yang tersangka, cuma nulis ada kerugian negara, silakan dilanjutkan dalam proses penyedikan, kalau nanti ada tersangka kan tinggal SP3 selesai, jadi ga perlu panik," ujar Sanusi.
Bukan tanpa alasan Sanusi berujar demikian, pasalnya jika Ahok sebagai pimpinan pasti mengetahui semua standard operasional prosedur (SOP) seluruh jajarannya, terlebih dengan jam terbang Ahok yang sudah empat tahun memimpin Jakarta.
"Ya pasti tahu lah, Pak Ahok jadi gubernur bukan sekarang saja, sebelumnya beliau pernah jadi Wagub (wakil gubernur), jadi usianya sudah empat tahun pimpin Jakarta, jadi pasti tahu, kalau mengaku tidak tahu, SOP managerialnya seluruh pejabat itu di fit and proper oleh dia, jadi dia pasti tahu pejabat bagaimana, apa yg dilakukan bagaimana, pasti ada standardisasi," jelasnya. (aka)
Baca Juga:
- Kasus RS Sumber Waras Bakal Seret Ahok ke KPK
- Hasil Pemeriksaan Ahok Segera Diserahkan kepada KPK
- Ahok Minta Maaf kepada BPK
- Delapan Jam Digarap BPK, Ahok Ngaku Kenyang
- Ahok Marah Petugas Humasnya Dilarang Rekam oleh Satpam BPK
Bagikan
Berita Terkait
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Tak Lagi Dibidik, KPK Izinkan Pramono Bangun RS Tipe A di Lahan Sumber Waras
Pramono Ogah Lepas Lahan RS Sumber Waras, Harga Tanahnya Naik 2 Kali Lipat
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?