Sandiaga Siap Maju di Pilpres 2024, Gerindra Ungkit soal Etika

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 01 September 2022
Sandiaga Siap Maju di Pilpres 2024, Gerindra Ungkit soal Etika

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Kabupaten Gunungkidul, Rabu (31/8). (ANTARA/Sutarmi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Sandiaga Uno yang menyatakan siap maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sufmi menegaskan tidak bisa melarang keinginan bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju sebagai calon presiden. Namun, ia menyampaikan ada konsekuensi logis yang harus dihadapi Sandiaga.

Baca Juga

Reaksi Sandiaga Didukung Zulhas jadi Capres 2024

Seperti diketahui, Sandiaga merupakan kader Partai Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina.

“Kan kemudian nanti, ada aturan dan etika-etika yang bersih gitu,” tutur Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

Baca Juga

Survei Charta Politika: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul sebagai Cawapres

Ia menilai Sandi mestinya sudah mengukur langkah-langkah politik yang harus diambilnya. Dasco menyampaikan tak mengetahui alasan Sandi menyampaikan keinginannya untuk menjadi capres.

“Soal penjajakan-penjajakan itu, ya mungkin karena Pak Sandi ingin (capres), (maka) coba menjajaki dan karena dia sudah siap tentunya akan ada langkah politik yang diambil oleh Pak Sandi, itu Pak Sandi yang tahu,” papar Wakil Ketua DPR ini.

Dasco menegaskan suara kader Partai Gerindra sudah bulat tetap memilih Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Oh jelas kalau di Gerindra sudah final, bahwa calon presiden adalah Pak Prabowo, kan sudah diketok,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Sandiaga Ogah Pikirkan Hasil Survei

#Sufmi Dasco Ahmad #Sandiaga Uno #Partai Gerindra #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Ditanya Eks Bos BGN Dadan Ditangkap Kejagung, Dasco Buka-bukaan DPR Beberapa Kali Kasih Catatan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi penggeledahan kantor BGN oleh Kejagung dan isu penangkapan eks Kepala BGN Dadan Hindayana.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Ditanya Eks Bos BGN Dadan Ditangkap Kejagung, Dasco Buka-bukaan DPR Beberapa Kali Kasih Catatan
Indonesia
Penggeledahan BGN Jadi Sorotan, Dasco: Serahkan kepada Aparat Penegak Hukum
Dasco angkat bicara soal penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung. DPR menegaskan menghormati proses hukum dan mengungkap pernah memberi evaluasi terkait tata kelola BGN.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juni 2026
Penggeledahan BGN Jadi Sorotan, Dasco: Serahkan kepada Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Dino Patti Djalal Sentil Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Sufmi Dasco Pasang Badan
Ketika muncul perjalanan mendadak, hal tersebut murni bentuk respons cepat terhadap situasi darurat internasional mengharuskan kehadiran kepala negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Dino Patti Djalal Sentil Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Sufmi Dasco Pasang Badan
Indonesia
Pimpinan DPR Apresiasi Prabowo Copot Dadan dari Kepala BGN, Bukti Dengar Aspirasi Publik
Keputusan mengganti Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN menunjukkan pemerintah responsif terhadap berbagai masukan yang berkembang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan DPR Apresiasi Prabowo Copot Dadan dari Kepala BGN, Bukti Dengar Aspirasi Publik
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan