Sandiaga Bakal Ajukan Cuti Saat Kampanye Buat Ganjar-Mahfud

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 27 Oktober 2023
Sandiaga Bakal Ajukan Cuti Saat Kampanye Buat Ganjar-Mahfud

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Bappilu Nasional PPP, Sandiaga Uno, secara resmi diumumkan sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua TPN Arsjad Rasjid usai rapat lebih dari tiga jam bersama para ketua umum partai pengusung di kantor TPN, Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

Baca Juga:

Tak Jadi Cawapres, Sandiaga Isi Posisi Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud MD

Juru bicara (Jubir) Sandiaga Uno Bidang Politik Denny H. Suryo Prabowo mengatakan, Sandiaga Uno bakal cuti menjadi menteri, setelah menjadi Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) TPN Ganjar-Mahfud.

Ia masih belum tahu persis kapan Sandiaga akan mengajukan cuti untuk melakukan kampanye.

"Menunggu dari koalisi ketua umum partai politik menyerahkan nama-nama jajaran tim pemenangan TPN Ganjar-Mahfud ke KPU," kata Denny.

Pihaknya masih menunggu koalisi ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. untuk menyerahkan nama-nama jajaran TPN ke KPU RI.

Denny, dikutip Antara, menegaskan sampai saat ini Sandiaga masih melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif RI.

"Terkait Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau tidak mundur dan tetap akan menjalankan tugas fungsinya," ujarnya.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Rommy mengatakan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno masuk sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) sebagai bentuk all out atau totalitas untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024.

"Memang Pak Sandiaga diminta untuk jadi ketua dewan pakar, karena memang Pak Sandi sejak sehari setelah pengumuman Pak Mahfud itu sudah menyampaikan kepada kami di DPP PPP beliau akan all out untuk menangkan pasangan Ganjar-Mahfud," ujar Rommy.

Ia melihat masuknya Sandiaga ke TPN sebagai bentuk kolaborasi dengan Ganjar-Mahfud. Menurutnya, Sandiaga memiliki kemampuan di sektor ekonomi riil, sehingga akan memberi nuansa pendekatan ekonomi yang kuat untuk pasangan Ganjar-Mahfud. (Knu)

Baca Juga:

Sandiaga Jadi Dewan Pakar TPN GP, PDIP: Punya Kompetensi Sangat Lengkap

#Mahfud MD #Pemilu #Pilpres #Pilpres 2024 #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Mahfud MD menilai materi stand-up comedy Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' tidak dapat dihukum dengan KUHP baru karena tidak berlaku surut.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Akar Kisruh PBNU, Mulai dari Undangan Tokoh Israel hingga Isu Tambang
Mahfud MD mengungkap akar kisruh PBNU yang kini mengalami guncangan. Ia mengungkapkan hal tersebut di kanal YouTube pribadinya.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Mahfud MD Ungkap Akar Kisruh PBNU, Mulai dari Undangan Tokoh Israel hingga Isu Tambang
Bagikan