Sampai Oktober 2020, Indonesia Dapat Hibah Rp7,1 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 November 2020
Sampai Oktober 2020, Indonesia Dapat Hibah Rp7,1 Triliun

Ilustrasi Rupiah. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Saat pandemi ini, penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 548,6 persen atau dari Rp1,3 triliun menjadi Rp7,1 triliun.'

Sementara, penerimaan perpajakan terkontraksi hingga 15,6 persen (yoy) yaitu Rp991 triliun atau 70,6 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.404,5 triliun.

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp826,9 triliun yang realisasinya 69 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun dan terkontraksi hingga 18,8 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yaitu Rp1.018,4 triliun.

Baca Juga:

Pengiriman Paket Belanja Online di Indonesia Molor Jadi 3 Hari

Pertumbuhan minus pada penerimaan pajak karena seluruh realisasi pada komponennya mengalami kontraksi yakni PPh Migas Rp26,4 triliun atau 82,8 persen dari target Rp31,9 triliun dan turun hingga 46,5 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp49,3 triliun.

Untuk pajak nonmigas yang telah terealisasi Rp800,6 triliun atau 68,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yakni Rp1.167 triliun turut terkontraksi hingga 17,4 persen dibanding Oktober 2019 sebesar Rp969,2 triliun.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp164 triliun atau 79,7 persen dari target Rp205,7 triliun mampu tumbuh 5,5 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yakni Rp155,4 triliun.

Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp134,2 triliun atau lebih tinggi 10,23 persen dibandingkan Oktober tahun lalu dan merupakan 78,35 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp172,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara).
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara).

Kemudian untuk bea masuk terealisasi Rp26,39 triliun dan merupakan 82,9 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp31,83 triliun atau terkontraksi 12,49 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp30,16 triliun.

Kontraksi juga terjadi pada bea keluar mencapai 5,93 persen persen yang realisasinya sebesar Rp2,7 triliun dibanding tahun lalu Rp2,87 triliun atau 163,12 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1,65 triliun.

Selanjutnya pendapatan negara juga ditunjang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga Oktober 2020 sebesar Rp278,8 triliun atau 94,8 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp294,1 triliun.

Realisasi PNBP tersebut berada pada zona negatif yaitu 16,3 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp333,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menaparkan, dengan penurunan tersebut, realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2020 sebesar Rp1.276,9 triliun atau 75,1 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.

Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut turun 15,4 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019 yaitu sebesar Rp1.508,5 triliun yang tumbuh 1,2 persen dari Oktober 2018.

“Kita mengalami kontraksi 15,4 persen,” kata Sri Mulyani. (*)

Baca Juga:

Sektor Pertanian Heronya Perekonomian saat Krisis akibat Pandemi

#APBN #Pajak #Penerimaan Negara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Selain menyiapkan skema pendanaan, pemerintah juga tengah membahas aspek teknis pelaksanaan program, termasuk pengembangan teknologi produksi genteng
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Indonesia
Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen, Menkeu Purbaya Sebut Pasar Modal Tetap Aman
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat merosot hingga 8 persen ke level 7.654,66
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen, Menkeu Purbaya Sebut Pasar Modal Tetap Aman
Indonesia
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
pemungutan pajak di platform digital menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Indonesia
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Indonesia
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Indonesia
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Program diskon pajak PBB-P2 dan BPHTB berlaku mulai 19 Januari hingga 31 Maret 2026 bagian dari perayaan HUT ke-33 Kota Tangerang
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Perusahaan baja yang terduga menunggak pajak itu berasal dari negara yang berbeda. Selain China, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Indonesia
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Rosmauli menyampaikan permohonan maaf DJP kepada masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
3 Pegawai Pajak Diberhentikan Sementera Setelah Terjaring OTT KPK
Bagikan