Sampai Oktober 2020, Indonesia Dapat Hibah Rp7,1 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 November 2020
Sampai Oktober 2020, Indonesia Dapat Hibah Rp7,1 Triliun

Ilustrasi Rupiah. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Saat pandemi ini, penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 548,6 persen atau dari Rp1,3 triliun menjadi Rp7,1 triliun.'

Sementara, penerimaan perpajakan terkontraksi hingga 15,6 persen (yoy) yaitu Rp991 triliun atau 70,6 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.404,5 triliun.

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp826,9 triliun yang realisasinya 69 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun dan terkontraksi hingga 18,8 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yaitu Rp1.018,4 triliun.

Baca Juga:

Pengiriman Paket Belanja Online di Indonesia Molor Jadi 3 Hari

Pertumbuhan minus pada penerimaan pajak karena seluruh realisasi pada komponennya mengalami kontraksi yakni PPh Migas Rp26,4 triliun atau 82,8 persen dari target Rp31,9 triliun dan turun hingga 46,5 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp49,3 triliun.

Untuk pajak nonmigas yang telah terealisasi Rp800,6 triliun atau 68,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yakni Rp1.167 triliun turut terkontraksi hingga 17,4 persen dibanding Oktober 2019 sebesar Rp969,2 triliun.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp164 triliun atau 79,7 persen dari target Rp205,7 triliun mampu tumbuh 5,5 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yakni Rp155,4 triliun.

Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp134,2 triliun atau lebih tinggi 10,23 persen dibandingkan Oktober tahun lalu dan merupakan 78,35 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp172,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara).
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara).

Kemudian untuk bea masuk terealisasi Rp26,39 triliun dan merupakan 82,9 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp31,83 triliun atau terkontraksi 12,49 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp30,16 triliun.

Kontraksi juga terjadi pada bea keluar mencapai 5,93 persen persen yang realisasinya sebesar Rp2,7 triliun dibanding tahun lalu Rp2,87 triliun atau 163,12 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1,65 triliun.

Selanjutnya pendapatan negara juga ditunjang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga Oktober 2020 sebesar Rp278,8 triliun atau 94,8 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp294,1 triliun.

Realisasi PNBP tersebut berada pada zona negatif yaitu 16,3 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp333,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menaparkan, dengan penurunan tersebut, realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2020 sebesar Rp1.276,9 triliun atau 75,1 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.

Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut turun 15,4 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019 yaitu sebesar Rp1.508,5 triliun yang tumbuh 1,2 persen dari Oktober 2018.

“Kita mengalami kontraksi 15,4 persen,” kata Sri Mulyani. (*)

Baca Juga:

Sektor Pertanian Heronya Perekonomian saat Krisis akibat Pandemi

#APBN #Pajak #Penerimaan Negara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Realisasi anggaran MBG Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun, naik Rp13 triliun dari April. Pemerintah siapkan penghematan sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
 Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Indonesia
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Indonesia
Aturan Pajak Kembali Berubah, UMKM dan Pekerjaan Bebas Tidak Lagi Dikenai PPh Final 0,5 Persen
Pekerjaan bebas yang dimaksud antara lain tenaga ahli; seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Aturan Pajak Kembali Berubah, UMKM dan Pekerjaan Bebas Tidak Lagi Dikenai PPh Final 0,5 Persen
Indonesia
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2026 Tanpa Denda Mulai Juni
Pembebasan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Pemprov DKI Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2026 Tanpa Denda Mulai Juni
Indonesia
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Publik berhak mempertanyakan transparansi dan pengawasan penggunaan APBN.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Indonesia
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan tidak mencerminkan fundamental ekonomi dan APBN tetap aman.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Indonesia
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Bagikan