Sambangi KPK, Keluarga Yakin Bupati PPU Korban Politik Partainya

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 31 Maret 2022
Sambangi KPK, Keluarga Yakin Bupati PPU Korban Politik Partainya

Yuliana mas'ud, Kakak kandung Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kakak kandung Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud, menyambangi Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (31/3).

Dalam kesempatan itu, Yuliana Mas'ud menyatakan sang adik yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan telah menjadi korban politik partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga:

IDI: Pemecatan Terawan Melalui Proses Panjang

"Pasti dia udah korban partai politik (Demokrat) menurut kami. Kalau untuk masalah pemerintahan beliau tidak ada masalah," kata Yuliana.

Menurut Yuliana, permasalahan yang menimpa adiknya hingga ditangkap KPK berawal dari adanya Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dia menilai, perkara dugaan suap proyek di Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur merupakan imbas dari cawe-cawe oknum tertentu Partai Demokrat dalam Musda tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Diketahui, Abdul Gafur sempat mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

"Setahu dan berita yang saya terima, bahwa masalah ini karena adanya kasus musda di Samarinda kemarin. Musda partainya, seperti itu," ujarnya.

Yuliana pun menyatakan, Abdul Gafur telah menyampaikan keterkaitan kasusnya dengan Musda Partai Demokrat di Kaltim kepada penyidik.

"Silakan tanya langsung pada penyidik, Pak Gafur sudah memberikan (keterangan)," kata Yuliana. (Pon)

Baca Juga:

Menko Airlangga Minta Pengusaha Tidak Tunda Pembayaran THR Lebaran

#KPK #Partai Demokrat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta KPK dan Polri Usut Keterlibatan Ipda Yayat Sudrajat di Kasus Bupati Bekasi
Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, penyidik diminta menelusurinya hingga ke pihak yang diduga berada di atasnya. 

Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
DPR Minta KPK dan Polri Usut Keterlibatan Ipda Yayat Sudrajat di Kasus Bupati Bekasi
Indonesia
Eks Penyidik Desak KPK Bongkar Aktor Utama Kasus Suap HGB Bogor
Penyidik harus menelusuri alur perintah dalam praktik dugaan korupsi tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Eks Penyidik Desak KPK Bongkar Aktor Utama Kasus Suap HGB Bogor
Indonesia
KPK Geledah Tiga Ruangan Dirjen ATR/BPN, Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik
Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti yang diperlukan penyidik dalam mengusut perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
KPK Geledah Tiga Ruangan Dirjen ATR/BPN, Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik
Indonesia
Kasus ATR/BPN, KPK Jelaskan Pertimbangan Belum Geledah Ruangan Nusron Wahid
KPK menjelaskan alasan ruangan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum digeledah. Penyidik fokus pada tiga ruang dirjen dan direktorat terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Kasus ATR/BPN, KPK Jelaskan Pertimbangan Belum Geledah Ruangan Nusron Wahid
Indonesia
Ditanya Soal Kasus KPK dan Kabar Menghilang, Jawaban Nusron Wahid Jadi Sorotan
Nusron Wahid buka suara soal perkara dugaan mafia tanah yang diproses KPK. Ia menyerahkan proses hukum kepada KPK dan memastikan pelayanan ATR/BPN tetap berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Ditanya Soal Kasus KPK dan Kabar Menghilang, Jawaban Nusron Wahid Jadi Sorotan
Indonesia
Setelah Geledah Kantor ATR/BPN, KPK Sasar Gedung Summarecon
Merupakan bagian dari rangkaian awal proses penyidikan yang dilakukan KPK untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti serta petunjuk yang relevan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Setelah Geledah Kantor ATR/BPN, KPK Sasar Gedung Summarecon
Indonesia
KPK Usut Dugaan 'Orang Kepercayaan' Nusron Wahid Terima Setoran Jual-Beli Jabatan ATR/BPN Rp 10 Miliar
KPK mendalami aliran uang Rp10 miliar yang diterima Arif Sugiyanto, terduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap dan rotasi jabatan.
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
KPK Usut Dugaan 'Orang Kepercayaan' Nusron Wahid Terima Setoran Jual-Beli Jabatan ATR/BPN Rp 10 Miliar
Indonesia
Ruang Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Tersentuh Penggeledahan KPK
KPK menegaskan tidak menggeledah ruang Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Fokus operasi pada tiga dirjen terkait kasus suap HGB Summarecon.
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
Ruang Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Tersentuh Penggeledahan KPK
Indonesia
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
KPK menggeledah Kementerian ATR/BPN usai OTT kasus Summarecon. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
Indonesia
KPK Kembali Panggil Bebizie, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Rita Widyasari
KPK kembali memanggil Bebizie Sri Mulyati sebagai saksi dalam pengembangan perkara Rita Widyasari yang berkaitan dengan gratifikasi batu bara dan TPPU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
KPK Kembali Panggil Bebizie, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Rita Widyasari
Bagikan