Saling Kunci Gerindra-PKS di Perebutan Kursi Wakil Gubernur DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 14 Januari 2019
Saling Kunci Gerindra-PKS di Perebutan Kursi Wakil Gubernur DKI

Pertemuan pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) sore. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra masih belum menemukan kata sepakat soal pengganti Sandiaga Salahuddin Uno di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah saat ini partai Gerindra masih setengah hati memberikan kursi orang nomor dua di ibu kota kepada PKS. Gerindra juga dinilai sengaja terus mengulur-ngulur waktu.

"Kelihatannya gerindra setengah hati memberikan peluang Wagub kepada PKS," kata Trubus kepada Merahputih.com, Senin (14/1).

Pasalnya, PKS memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga setengah hati. "Jadi ini kan simbiosis mutualisme. Kamu begitu, ku balas begitu, kira-kira begitu lah," tuturnya.

Trubus tak memungkiri akan ada skenario bahwa Sandiaga akan kembali menduduki kursi DKI 2 bila Prabowo-Sandi gagal di Pilpres 2019. "Karena memang yang cocok menjadi wagub itu dari Gerindra," ucapnya singkat.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. (MP/Asropih)

Belum lagi tiga nama calon Wagub yang dimunculkan PKS dinilai tidak cocok menduduki orang nomor dua di Jakarta. Sebab, ketiganya tidak memiliki rekam jejak yang jelas.

Ketiga kandidat PKS itu yakni Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto.

"Ya seharusnya posisi itu harusnya Gerindra, karena anies sendiri bukan Gerindra. Ya sandi akan balik lagi ya sangat mungkin," tutupnya.

Paling baru, PKS-Gerindra kembali gagal bertemu bahas Cawagub. Pertemuan yang direncanakan Senin (14/1) sore batal digelar. Sedianya, pertemuan direncanakan dilakukan bersama dengan tim seleksi uji kelayakan dan kepatutan.

Dimana, Partai Gerindra, dalam tim seleksi itu mengutus Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif dan peneliti senior LIPI Siti Zuhro. Kemudian PKS mengutus Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo dan pengamat politik Ubedilah Badrun.

"Rencana rapat koordinasi antara pimpinan PKS dengan Gerindra DKI Jakarta bersama Tim Panelis Fit & Proper Test yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Senin ini, pukul 18.30 ditunda," kata Humas DPW PKS DKI, Zakaria.

Kandidat Cawagub DKI dari PKS Abdurrahman Suhaimi dan Agung Yulianto
Kandidat Cawagub DKI dari PKS Abdurrahman Suhaimi (kiri) dan Agung Yulianto (kanan) MP/Asropih)

Zakaria menjelaskan, alasan keduanya batal bertemu karena sejumlah Pimpinan Gerindra DKI Jakarta ada kegiatan di luar kota. Pembatalan disampaikan Gerindra DKI pada Minggu (14/1).

Sebelumnya, PKS dan Gerindra telah menggelar pertemuan di kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/2) lalu. Dalam pertemuan itu keduanya sudah menyepakati jadwal pertemuan kembali terkait percepatan pemilihan sosok pengganti Sandiaga Uno.

"Sudah diungkap tadi, 14 Januari akan ada rakor panelis dengan pimpinan partai," Kata Wakil Ketua DPD Gerindra Syarif di kantor DPW PKS, Kemayoran, Jakarta. Rabu (9/1). (Asp)

#Gerindra #PKS #Wagub DKI Jakarta #PKS Gerindra Rebutan Wagub DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Menurut Sugiono, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang perlu diusut tuntas.
Dwi Astarini - 1 jam, 13 menit lalu
Gerindra Akui Istana Kebobolan dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Bagikan