"Saksi Penting KPK Harus Dilindungi, Bukan Malah Dipublikasi ke Mana-mana"
Terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP Irman (kiri) saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/6). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan kabar kematian Johannes Marliem jangan sampai mengganggu jalannya proses penegakan hukum kasus korupsi KTP elektronik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami ucapkan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Johannes. Kami juga berharap semoga kasus KTP elektronik yang ditangani KPK tetap tuntas," kata Ahmad Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/8).
Johannes dikabarkan tewas di Amerika Serikat (AS) diduga akibat luka tembak. Johannes merupakan penyedia alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) dalam proyek KTP elektronik dan belum sempat dihadirkan untuk bersaksi di persidangan.
Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, sebaiknya untuk saksi-saksi kasus besar diberikan perlindungan khusus oleh KPK.
Hal itu, lanjut dia, untuk mencegah kejadian yang sama tidak kembali terulang.
"Seharusnya, saksi penting mendapatkan perlindungan khusus. Bukan malah mempublikasikan saksi-saksi tersebut ke mana-mana sehingga nyawanya bisa terancam," kata Sahroni.
Kematian Johannes Marliem telah dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/8). Johannes juga disebut saksi penting untuk membongkar kasus korupsi KTP elektronik. (*)
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Viral Warga Israel Diduga Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Disdukcapil Cianjur
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Singapura Minta Affidavit untuk Penuntutan Paulus Tannos, KPK Klaim Sudah Kirim Dokumen
KPK Tangkap Buronan Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos di Singapura
Usulan SIM Seumur Hidup Layaknya KTP Dianggap Keliru
Jelang Pencoblosan, Dukcapil Perpanjang Waktu Perekaman KTP Pemula
Blangko Tak Lagi langka, Cetak KTP Kini Hanya 10-15 Menit
Wamendagri Inspeksi Pelayanan KTP, Dispendukcapil Solo Kebut Rekam Data 1.100 Warga
Legislator Minta Masyarakat Tak Sembarangan Posting KTP Hingga KK di Medsos
Pengamat Sebut Pencatutan NIK Buktikan Lemahnya Pengawasan Verifikasi Data Pendukung Calon Independen