Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik
Ribuan buruh berjalan kaki menuju gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8/2025) (ANTARA/Mario Sofia Nasution).
Merahputih.com - Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, mengajak DPR untuk tidak takut atau paranoid terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa adalah cara sah untuk menyampaikan aspirasi.
"Aksi hari ini di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan buruh, mahasiswa, pelajar, hingga warga biasa merupakan aksi damai. Jadi jangan paranoid," ujar Said di Jakarta, Kamis (26/8).
Baca juga:
KAI Commuter Tutup Operasional Stasiun Palmerah, Kamis (28/8), Antisipasi Aksi Demo Buruh di MPR/DPR
Menurutnya, unjuk rasa adalah bagian dari praktik demokrasi di Indonesia dan merupakan hal yang lumrah untuk menyampaikan pendapat.
Said pun memahami keputusan DPR yang memberikan kelonggaran kerja dari rumah (WFH) kepada para pegawai dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap, ke depannya, para anggota DPR mau mendengarkan aspirasi yang disampaikan buruh saat ada demonstrasi.
"Jadi, jangan ada lagi seperti ini," kata Said.
Baca juga:
Demo Buruh 28 Agustus 2025, Semua ASN dan TA Anggota DPR Kerja dari Rumah
Aksi yang berlangsung pada hari Kamis tersebut diikuti ribuan buruh dari Partai Buruh dan aliansi serikat pekerja. Mereka berkumpul di depan Gedung DPR/MPR di Jakarta. Karena tidak ada anggota DPR yang berada di lokasi, para peserta aksi memutuskan untuk kembali ke daerah masing-masing dan melanjutkan perjuangan di sana.
"Ini Gerakan damai dan karena ga ada juga anggota DPR di dalam, kami memutuskan pulang ke daerah dan memperkuat aksi ini di daerah masing-masing," tegas Said.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik